Ia menduga penyelewangan keuangan negara ini terus terjadi semenjak Mubar mekar dari Muna induk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Pasalnya, Husen Tali menjabat Sekda sejak Mubar lahir sebagai DOB.
“Bisa saja penyelewengan keuangan negara ini ada sejak lama. Jika melihat dengan kasat mata uang triliunan semenjak DOB baru tidak mampu memberikan tereboson kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
“Kami meminta kepada KPK agar datang di Mubar untuk memeriksa keadaaan ini. Kita akan terus bergerak untuk menuntaskan persoalan tersebut,” tutupnya.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Basisa
Discussion about this post