Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan paket ekonomi baru dengan salah satu fokus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja lepas atau pekerja mitra, termasuk pengemudi ojek daring.
Airlangga menyatakan dalam skema tersebut, pemerintah berencana akan menanggung 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Paket tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi lanjutan bersama kementerian terkait pada Senin (15/9/2025).
Sebaiknya rencana tersebut tidak terburu-buru sebab dapat menimbulkan polemik terhadap pekerja pada sektor lainnya. Rencana tersebut juga sebagai bukti bahwa pemerintah gagal memaksa perusahaan penyedia jasa layanan transportasi daring menanggung iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT pekerjanya.
Pengemudi ojek daring sebenarnya tidak dapat disebut sebagai mitra sebab memiliki kontrak kerja. Penggunaan istilah mitra sengaja digunakan untuk menghindari tanggung jawab sebagai perusahaan pemberi kerja. Agar perusahaan tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pekerja. Pemerintah sebagai regulator harus menegakkan regulasi secara konsisten.
Maka yang harus dilakukan pemerintah bukan cari muka dengan membayar 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua (JHT). Pemerintah harus memaksa seluruh perusahaan penyedia pekerjaan mematuhi peraturan tentang ketenagakerjaan dan memenuhi seluruh kewajiban terhadap pekerja.
Untuk rencana cari muka pemerintah perlu diberi catatan sebagai berikut:
Pertama, bahwa jalan raya tidak dirancang dan direncanakan sebagai lapangan kerja. Maka pemerintah harus membatasi aktivitas kerja di jalan raya untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja di jalan raya.
Kedua, bahwa pemerintah berkewajiban membuka lapangan kerja bagi warga negara selain jalan raya. Sehingga jalan raya tidak dijadikan sebagai lapangan/tempat kerja. Pemerintah harus membatasi segala jenis pekerjaan di jalan raya.
Discussion about this post