<strong>PENASULTRA.ID, JAKARTA</strong> - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Perguruan Tinggi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan lahirnya bayi-bayi stunting baru di Indonesia. Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) saat membuka Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022 yang digelar secara daring, Kamis 8 Desember 2022 mengatakan sangat penting pemeriksaan kesehatan pranikah atau prekonsepsi bagi calon pengantin wanita maupun pria sebagai bentuk pencegahan stunting dari hulu. Menurut Hasto, tujuan prekonsepsi pemeriksaan kesehatan calon pengantin adalah untuk menekan tingginya kelahiran bayi stunting. Hasto merinci, setiap tahun ada 1,9 juta pasangan yang menikah dengan angka kehamilan 1,6 juta. Dari angka kehamilan tersebut, lahir lah 400 ribu anak stunting dengan persentase saat ini 24,4 persen. “Jadi jangan hanya prewedding, tapi prekonsepsi menjadi penting. Oleh karena itu kalau sukses dengan pendekatan pranikah maka kita bisa cegah 400 ribu bayi yang lahir dari manten baru agar tidak stunting. Ini makna besarnya. Sesuai amanah WHO, masalah penting pranikah diantaranya bagaimana distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri, cakupan distribusi itu harus betul-betul menyasar kepada meraka yang mau hamil lalu konsentrasi menyehatkan calon pengantin,” kata Hasto. Seminar nasional ini merupakan kerja sama BKKBN dengan sejumlah Perguruan Tinggi Nasional, dimana salah satu output nya adalah kajian kebijakan yang disusun berdasarkan analisis situasi serta kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil kajian kebijakan kemudian disajikan oleh para pakar yang dibagi menjadi enam pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara. Seminar ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, diantaranya Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D sebagai Ketua Tim Pendamping Perguruan Tinggi, Ketua Unit Kajian Kesehatan UNAIR Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D dan Koordinator CPHI FK Universitas Udayana Prof. dr. Pande Putu Januraga, M.Kes, DrPH. Selain itu ada juga Dosen IPB University Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN, Ketua Departemen Gizi FKM UNAIR Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, S.KM., M.Kes serta Dosen Manajemen FEB UMB Jakarta Dr. Ir. Sri Hartono MM., CMA., CHRA. Hasto menjelaskan, Perguruan Tinggi merupakan mitra strategis BKKBN dalam menekan stunting dari hulu. Dia pun berharap mutualisme kerja sama antara tim percepatan penurunan stunting dengan Perguruan Tinggi bisa terwujud dengan baik. “Karena stunting dengan problematika di daerah juga menjadi materi teaching bagi civitas akademi dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Kerja sama mutualisme bisa dikerjakan dengan baik,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Hasto menuturkan, Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Bahkan hal tersebut tertuang dalam prioritas pertama penggunaan anggaran Tahun 2023. Hal serupa, sambung Hasto, juga ditekankan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Forum Stunting Nasional 2022, dimana pemerintah pusat hingga daerah harus meningkatkan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional. “Satu catatan penting bahwa Pak Wakil Presiden menyampaikan tidak hanya rame di pembicaraan seminar, webinar akan tetapi juga harus ramai di dalam implementasi di grass roots. Kemarin kami juga kami beraudiensi dengan Pak KASAD Dudung dan jajarannya, mitra-mitra TNI yang ada di daerah mendukung sepenuhnya sampai di tingkat Babinsa. Oleh karena itu pemerintah daerah tentu akan mendapat suporting dari mitra-mitra Kementerian/Lembaga yang ada di pusat sampai daerah,” ucapnya. Kepada para narasumber yang hadir, Hasto pun mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam upaya pencegahan stunting. Dia pun berharap para pemateri dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan deskriptif terkait apa saja yang harus dikerjakan. “Kami berharap rekomendasi dari ini sifatnya tidak teoritis tetapi yang lebih kontekstual terhadap masalah karena ini masalahnya bisa ditarik secara luas ke seluruh pulau di Indonesia,” ungkapnya. Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022 merupakan bentuk peran serta Perguruan Tinggi dalam membantu pemerintah untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024 mendatang. Sejumlah narasumber akan memberikan hasil kajian kebijakannya berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan. Misalnya Ketua Unit Kajian Kesehatan UNAIR Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si yang akan membahas masalah perkawinan anak terutama di Pulau Sumatera yang menjadi representasi. Dari kajian tersebut ditemukan bahwa Provinsi Jambi memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Sumatera. Sementara itu Ketua Departemen Gizi FKM UNAIR Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, S.KM., M.Kes akan akan memaparkan tentang strategi pencegahan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Pulau Kalimantan yang menjadi representasinya. Berdasarkan data, BBLR di Indonesia yakni 11% dan bayi dengan panjang badan kurang dari 48 sentimeter mencapai 22,6%. “Saya berharap kepada Ibu Siti Rahayu bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya deskriptif dan spesifik karena semakin sedikit rekomendasi maka semakin cepat ditindaklanjuti. Tetapi kalau semakin banyak rekomendasinya, spektrumnya semakin luas maka semakin sulit untuk ditindaklanjuti,” pesan Hasto. <strong>Sumber: Media Center BKKBN</strong> <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/PJTk5hEAfyI
Discussion about this post