Hal serupa, sambung Hasto, juga ditekankan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Forum Stunting Nasional 2022, dimana pemerintah pusat hingga daerah harus meningkatkan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.
“Satu catatan penting bahwa Pak Wakil Presiden menyampaikan tidak hanya rame di pembicaraan seminar, webinar akan tetapi juga harus ramai di dalam implementasi di grass roots. Kemarin kami juga kami beraudiensi dengan Pak KASAD Dudung dan jajarannya, mitra-mitra TNI yang ada di daerah mendukung sepenuhnya sampai di tingkat Babinsa. Oleh karena itu pemerintah daerah tentu akan mendapat suporting dari mitra-mitra Kementerian/Lembaga yang ada di pusat sampai daerah,” ucapnya.
Kepada para narasumber yang hadir, Hasto pun mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam upaya pencegahan stunting. Dia pun berharap para pemateri dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan deskriptif terkait apa saja yang harus dikerjakan.
“Kami berharap rekomendasi dari ini sifatnya tidak teoritis tetapi yang lebih kontekstual terhadap masalah karena ini masalahnya bisa ditarik secara luas ke seluruh pulau di Indonesia,” ungkapnya.
Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022 merupakan bentuk peran serta Perguruan Tinggi dalam membantu pemerintah untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024 mendatang.
Sejumlah narasumber akan memberikan hasil kajian kebijakannya berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan. Misalnya Ketua Unit Kajian Kesehatan UNAIR Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si yang akan membahas masalah perkawinan anak terutama di Pulau Sumatera yang menjadi representasi. Dari kajian tersebut ditemukan bahwa Provinsi Jambi memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Sumatera.
Sementara itu Ketua Departemen Gizi FKM UNAIR Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, S.KM., M.Kes akan akan memaparkan tentang strategi pencegahan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Pulau Kalimantan yang menjadi representasinya. Berdasarkan data, BBLR di Indonesia yakni 11% dan bayi dengan panjang badan kurang dari 48 sentimeter mencapai 22,6%.
“Saya berharap kepada Ibu Siti Rahayu bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya deskriptif dan spesifik karena semakin sedikit rekomendasi maka semakin cepat ditindaklanjuti. Tetapi kalau semakin banyak rekomendasinya, spektrumnya semakin luas maka semakin sulit untuk ditindaklanjuti,” pesan Hasto.
Sumber: Media Center BKKBN
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post