“Saya melihat asas manfaatnya (kehadiran jetty PT Tiran) buat daerah Morowali. Jangan sampai persoalan administrasi mengalahkan asas manfaat itu,” tutur Anwar.
Olehnya itu, pria kelahiran Wosu, Bungku Barat, Morowali, 14 Agustus 1969 ini berharap, polemik yang ada saat ini segera berakhir. Tidak digiring menjadi kisruh antara Bupati Konut dan Bupati Morowali. Karena, dari kacamatanya, Pemda Morowali maupun Pemda Konut tidak ada yang salah. Justru pemerintah pusat lah yang keliru saat penetapan perizinan jetty milik PT Tiran Indonesia di Matarape.
“Protes itu harusnya bukan ke PT Tiran, tapi ke pemerintah pusat yang mengeluarkan izin. PT Tiran hanya melaksanakan izin yang diberikan pemerintah pusat sesuai kordinat. Pemerintah daerah juga sama-sama tidak punya kewenangan untuk menerbitkan izin. Hanya bisa mengeluarkan rekomendasi. Namanya rekomendasi, kan bisa disetujui bisa juga tidak,” kata Anwar Hafid memungkasi.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post