PENASULTRA.ID, MOROWALI – Menyikapi permasalahan yang muncul akibat aktivitas pengapalan hasil tambang PT Tiran Indonesia di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ketua DPRD Morowali Kuswandi kembali angkat bicara.
Melalui keterangan persnya yang diterima Redaksi Penasultra.id, Kuswandi membeberkan ihwal dugaan pelanggaran PT Tiran Indonesia.
PT Tiran Indonesia, kata dia adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk menunjang kegiatan pertambangannya, kata Kuswandi, PT Tiran Indonesia telah memperoleh penetapan terminal khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dengan Nomor: A.282/AL.308/DJPL/E tanggal 11 Februari 2022 yang terletak di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Konut, Sultra berdasarkan surat permohonan PT Tiran Indonesia Nomor: 044/TI/I/2022 tanggal 25 Januari 2022.
Permasalahan kemudian muncul. PT Tiran Indonesia diketahui dalam melakukan kegiatan pengapalan hasil tambang/bongkar muat menggunakan Terminal Khusus (Tersus) atau jetty yang berada di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Morowali, Sulteng.
“Bahwa berdasarkan uraian pada poin di atas, PT Tiran Indonesia dapat diduga telah menyalahgunakan Penetapan Terminal Khusus karena melakukan kegiatan bongkar muat diluar lokasi yang ditetapkan bahkan diluar wilayah provinsi yang diberikan,” kata Kuswandi, Sabtu 7 Mei 2022.
Mantan aktivis LMND Palu itu selanjutnya menegaskan, PT Tiran Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi Terminal Khusus kepada Syahbandar wilayah, Pemda Morowali maupun Pemprov Sulteng. Sebab, aktivitas penambangan PT. Tiran Indonesia bukan berada di wilayah Sulawesi Tengah.
Kemudian, kata Kuswandi, Pemda Morowali, Pemprov Sulteng dan Syahbandar wilayah administrasi Kabupaten Morowali juga tidak pernah memberikan rekomendasi pembangunan atau pengoperasian Terminal Khusus kepada PT Tiran Indonesia di Desa Matarape.
“Dari hasil kunjungan kerja DPRD Kabupaten Morowali di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan serta melakukan diskusi dengan pihak PT Tiran Indonesia di Desa Matarape, pihak PT.Tiran Indonesia tidak dapat menunjukan perizinan tentang pengoperasian Terminal Khusus di Desa Matarape,” sebut politisi NasDem Morowali itu.
Atas hal itu, Kuswandi menyebut, pengoperasian Terminal Khusus oleh PT Tiran Indonesia di Desa Matarape tidak sesuai dengan penetapan Terminal Khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Laut.
Bahkan, kata dia, bertentangan serta tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 89 Tahun 2018, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
“Dengan adanya ajakan kepada Pemerintah Daerah Konawe Utara untuk sama-sama melakukan peninjauan lapangan, merupakan sebuah keseriusan kami menanggapi dinamika PT. Tiran terhadap masyarakat Morowali, yang mana melakukan bongkar muat hasil pertambangan mereka masuk pada titik kordinat wilayah Kabupaten Morowali,” papar Kuswandi.
Sehubungan dengan statmen Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin melalui salah satu media online yang dirilis pada 6 Mei 2022, Kuswandi pun juga turut menanggapinya.
Dimana diketahui, Ruksamin mengatakan bahwa pertikaian jetty PT. Tiran bukan polemik tapal batas Kabupaten Morowali dan Konawe Utara. Namun, polemik tersebut adalah soal PT. Tiran Indonesia (TI) dan PT. Kelompok Delapan Indonesia (KDI) semata.
Hal ini dibantah keras oleh Kuswandi. Sebab, kata dia, pihaknya bersama Pemda Morowali telah meninjau langsung lokasi jetty PT. Tiran Indonesia yang berada di wilayah Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara sebagaimana surat penetapan Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor: A.282/AL.308/DJPL/E.
“Faktanya (jetty) masuk pada wilayah Kabupaten Morowali yaitu Desa Matarape. Maka dengan ini tampak dan jelas bahwa DPRD Kabupaten Morowali mempermasalahkan adanya Tersus PT. Tiran Indonesia (TI) yang melakukan aktivitas di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan pada wilayah sebagaimana surat penetapan Tersus PT. Tiran Indonesia,” bebernya.
Dari sejumlah poin yang telah dibeberkan terkait peristiwa hukum tersebut, Kuswandi kembali menegaskan bahwa PT Tiran Indonesia diduga melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri. Termasuk, menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor: 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.
“Dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT Tiran ini, tidak ada alasan, harus diberhentikan aktivitasnya. Olehnya itu, kami meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri Perhubungan segera mengevaluasi perizinan PT. Tiran Indonesia,” pungkas Kuswandi.
Editor Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post