Sayangnya Budiman menyerah, tidak berani bertarung di internal PDIP, hingga akhirnya memilih keluar dan dipecat. Meski kemampuan Budiman jauh melampaui politisi yang lain, namun Budiman tidak memiliki kesabaran revolusioner, mendorong “perubahan” dari dalam.
Budiman tidak memiliki “pengikut”, hingga akhirnya tidak ada yang berani membelanya. Namun, memukul Budiman tidak menguntungkan bagi PDIP, sebab Budiman bukan “politisi biasa” yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Budiman memiliki ide, gagasan, dan program politik yang jelas. Budiman sebagai politisi yang melampaui zamannya.
Budiman seharusnya bertarung merebut kekuasaan politik lokal, mulai dari Bupati, Gubernur, bukan lari. Budiman seharusnya menduplikasi pengalaman Jokowi yang merupakan teman diskusinya. Proses kepemimpinan Jokowi, telah menjadi “role model” kepemimpinan nasional, mulai dari daerah. Sehingga meski lari, dan dipecat dari PDIP, Budiman seharusnya tidak sekadar menjadi tim sukses Prabowo.
Budiman layak menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo. Sebab jika kebutuhan dan kepentingan politik Budiman hanya tim sukses, lalu jika menang di Pilpres ingin jadi menteri, PDIP pasti memberikannya, sebab Budiman pantas dan layak untuk itu.
Memenangkan Pileg dan Pilpres 2024
DPP PDIP seharusnya membuat perintah tegas kepada tiga pilar partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur partai serta seluruh kader dan petugas partai untuk fokus memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 di wilayah masing-masing.
Jika ada kepala daerah yang melakukan aksi “show of force” sejatinya diarahkan untuk tugas utama tersebut, bukan untuk diri sendiri. Sebab Pilkada masih jauh, sehingga semua kekuatan saat ini harus diarahkan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.
Untuk menyikapi dinamika politik saat ini, sebagai kader, kami meminta DPP PDIP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, bahwa DPP PDIP tidak perlu menugaskan kader melakukan ajakan memilih (kampanye) di luar jadwal dan tahapan Pemilu. Ajakan memilih dalam bentuk video, spanduk, baliho, maupun bahan dan alat peraga kampanye lainnya, harus sesuai aturan. PDIP harus menghindari aksi “ajakan memilih”, seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo) dan Bobby Afif Nasution (Walikota Medan), yang akhirnya kini sedang ditangani Bawaslu RI.
Discussion about this post