Sedangkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon (308.373 suara) dan Pihak Terkait sebagai paslon peraih suara terbanyak (775.183 suara) adalah 466.810 suara atau 31,55 persen.
Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan paslon peraih suara terbanyak melebihi ketentuan 1,5 persen tersebut.
“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” kata Arsul.
Mahkamah mengatakan, permohonan ini diajukan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Nomor Urut 4 Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan.
Sementara ihwal surat pencabutan kuasa dan penarikan permohonan oleh La Ode Muh Ihsan tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena hanya disampaikan kepada Mahkamah tanpa disampaikan kepada kuasa hukum dan tidak adanya penyampaian kepada kuasa hukum tersebut dibenarkan dalam persidangan pada 22 Januari 2025. Sehingga, Mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud.
Kendati demikian, meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta Pilgub Sultra, tetapi dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada.
Discussion about this post