Dari Etika ke Rasa Keadilan
Jumarding juga menegaskan bahwa persoalan ini telah melampaui batas etika birokrasi. Ia menyentuh wilayah yang jauh lebih mendasar: keadilan.
Analogi yang ia pakai sederhana namun tajam. Jika dalam satu keluarga ada anak yang tidak memperoleh bagian sebagaimana mestinya, maka kegaduhan tak terelakkan.
“Ini bukan soal kepatutan dan kepantasan, tapi masalah hak. Kalau tidak adil, pasti muncul tuntutan,” katanya.
Apalagi, pembagian anggaran biasanya sudah dituangkan dalam dokumen resmi, hasil perencanaan bersama. Ketika realisasinya berbeda, maka yang dipertanyakan bukan lagi niat baik, melainkan komitmen pada aturan.
Menjalankan Amanat
Dalam posisi sebagai wakil kepala daerah, Jumarding menegaskan bahwa dirinya bukan pengambil keputusan akhir. Ia menyebut dirinya adalah agen yang menjalankan amanah rakyat.
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan administratif. Ketika ada temuan, maka itu harus disampaikan kepada pemegang kebijakan.
Jumarding menekankan bahwa mandat yang ia emban berasal dari rakyat. Pemerintah hanyalah penerima titipan untuk memastikan keadilan itu benar-benar hadir.
Pernyataan Jumarding ini menjadi alarm penting menjelang kebijakan fiskal 2026. Pesannya terang: pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan satu jengkal pun wilayahnya. Karena ketika hak tak sampai, kepercayaan pun bisa ikut hilang.
“Jika itu terjadi, maka yang rugi bukan hanya daerah, tetapi wajah keadilan negara itu sendiri,” pungkas Jumarding.
Penulis: Pyan
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post