3 Tahun Kepemimpinan Samahuddin Telah Lewat, Saatnya Publik Menggugat

Oleh : Adi Joni

Terjebak Dalam Lubang Kebuntuan

Setelah proses reshuffle jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan, akankah datang suatu masa gemilang yang menghembuskan angin segar kemajuan dan prestasi hebat bagi daerah? Atau apa yang dilakukan tak ubahnya sekadar pemanis bibir belaka. Hanya manis dalam sambutan-sambutan, meriah upacaranya, menggema kabar beritanya, lalu hilang entah kemana, mengingkari janji-janji, melupakan tugas pokok dan fungsi.

Satu untaian kegelisahan yang perlu dan mendesak untuk direnungkan sebab kejadian serupa bukanlah yang pertama. Alih-alih menantikan prestasi dan kemajuan daerah, tapi yang ada justru agenda perombakan melulu. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari kepemimpinan Bupati Buteng H. Samahuddin, prosesi perombakan jajaran OPD sudah berulang kali dilakukan.

Entah virus apa yang menjangkiti tubuh pemerintahan? Hanya saja kejadian yang terus berulang ini mengindikasikan dua hal; Pertama, komposisi perangkat kerja yang dibentuk memang selalunya adalah orang-orang yang tak memiliki integritas dan kurang kapabel untuk mengemban tugas. Kedua, ketidakcermatan dan ketidakmampuan bupati dalam menyeleksi serta mengatur dan mengorganisir bawahannya-lah yang justru menjadi sumber utama segala persoalan. Tentu saja kedua hal tersebut sama-sama memberikan dampak buruk bagi berlangsungnya roda pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah dicanangkan tidak mungkin bisa dieksekusi dengan baik oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan keahlian khusus dalam bidangnya. Ditambah lagi oleh kesibukan rutin pemerintah daerah Buton Tengah yang senantiasa mempertontonkan sebuah adegan, “siapa dekat dengan siapa, mendapat apa”. Bagi kita upacara perombakan dan pelantikan OPD hanya akan bermakna sebagai ajang bagi-bagi kue jabatan semata sebelum dibuktikan dengan kinerja dan prestasi gemilang.

Jika bercermin dari kebiasaan di atas maka tak menutup kemungkinan 4-6 bulan ke depan akan dilakukan lagi prosesi perombakan. Siklus berulang yang menarik ditelisik, sekaligus sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan kegagalan seorang pemimpin, sebab kita mengilhami satu pemahaman bahwa kepada pucuk pimpinanlah “hak prerogatif” disematkan sehingga dengan menggunakan keistimewaan wewenang tersebut seorang pemimpin harusnya sejak awal bisa mudah saja menyeleksi secara ketat dan memastikan siapa orang yang tepat, benar-benar telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan OPD tertentu.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebuntuan sebagaimana yang sering terjadi, agar terjalin pula hubungan sinergis antara pimpinan dan perangkatnya serta antar sesama jajaran OPD sehingga kerja-kerja pemerintah juga bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, pemahaman yang sama sepertinya belum diilhami dengan baik oleh Bupati H. Samahuddin maka tidak heran jika kita terus diperlihatkan dengan adegan berulang yakni perombakan struktur lagi dan lagi. Daerah dengan ikon “Buton Tengah Negeri Seribu Gua” tersandra dalam gua kebuntuan (vicious cycle).

Tantangan Semakin Dahsyat

Perkembangan zaman telah membuka peluang yang sebesar-sebesarnya kepada kemajuan tetapi beriringan dengan sebuah tantangan yang tak kalah dahsyat. Dalam kondisi ini, segala prasyarat yang dibutuhkan baik itu dari sarana prasarana infrastruktur penunjang maupun kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini.

Pemerintah Buton Tengah yang dipimpin oleh H. Samahuddin barangkali menonjol dalam hal pembangunan infrastruktur (meskipun masih menyisahkan perdebatan panjang) tetapi jika tidak dibarengi dengan perhatian atas pembangunan SDM maka itu sama saja nihil. Seperti menyediakan sebuah kendaraan lengkap dengan segala fasilitasnya tetapi daya cerna dan pemahaman orang-orang tentang bagaimana cara mengendarai, tidak coba ditingkatkan.

 

Baca Juga

Dari Keberlanjutan ke Reorientasi Kekuasaan: Cerminan Satu Tahun Prabowo–Gibran

Pemutihan Pajak Kendaraan, Bantuan Rakyat atau Ampunan Semu?

Bank Sultra Salurkan Bantuan CSR untuk Rumah Ibadah di Buton Tengah

DKPP Akan Periksa 3 Perkara Dugaan Pelanggaran KEPP Di Sultra

View this post on Instagram

 

A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Upaya yang dikerahkan untuk meng-upgrade kualitas manusia di Buteng masih minim sehingga yang terjadi hanyalah menunggu waktu dimana fasilitas yang disediakan tadi menjadi rongsokan yang siap ditimbang dengan harga murah. Padahal, untuk membelinya, daerah harus mengoceh rupiah yang sangat besar.

Sebuah kondisi yang semakin meneguhkan persepsi bahwa sebenarnya daerah sedang membangun proyek kesiasian yang berujung pada kerusakan. Contoh kasus misalnya, ketimbang memikirkan masa depan pembangunan kampus USN di kecamatan Mawasangka yang mana itu sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan, pemerintah Buteng malah lebih tergesa-gesa melapangkan jalan eksplorasi tambang batu gamping yang wilayah garapannya hampir atau bahkan sepenuhnya akan mengganggu aktivitas yang berlangsung di lingkungan kampus.

Pemerintah Buteng harusnya dapat membuka mata dan menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan era sekarang demikian maju dan canggih itu merupakan buah pikir, kekuatan nalar dan kapasitas pemahaman manusia dalam mencipta dan berkarya. Begitu pula, untuk mampu mengadaptasikan diri terhadap kemajuan cipta-karya tersebut, kita dituntut agar sebisa mungkin berpemahaman dan berpengetahuan seiring sejalan dengan tuntutan kemajuan.