Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk menggenjot pembangunan sumber daya manusia agar peluang kemajuan bisa dicapai dan bisa melewati dengan hebat tantangan zaman yang semakin dahsyat dewasa ini.
Revitalisasi Fungsi OPD ke Peran Strategisnya
Hidupkan kembali fungsi dan peran strategis OPD terutama yang berhubungan dengan urusan peningkatan kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Buteng, dua hal penting yang menjadi tujuan mendasar dibentuknya sebuah DOB.
Sejauh ini, kinerja pemerintah dalam kategori di atas sungguh sangat memprihatinkan. Laporan BPS Kabupaten Buteng dalam angka menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Buteng pertahun 2019 sekitar 14,64 ribu jiwa. Lebih besar dari Muna Barat 11,52 ribu jiwa, Buton Selatan 11,81 ribu jiwa, dan Buton Utara 9,18 ribu jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Buton Tengah cenderung mengalami peningkatan dengan persentasi yang cukup besar dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan capaian dari 3 kabupaten lain yang cenderung mengalami penurunan. Berikut ini merupakan tabel data yang dihimpun dari publikasi BPS Kabupaten Buton Tengah tahun 2020.
Beberapa daerah di atas sengaja disebutkan sebagai bahan perbandingan karena merupakan DOB yang bersamaan terbentuknya dengan Kabupaten Buton Tengah. Sementara mengenai IPM, dari 17 jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, Buton Tengah menduduki peringkat ke-17. Itu artinya upaya dan progres pembangunan kualitas manusia di Buteng adalah yang paling lemah.
Lebih dari pada itu, tulisan ini sejatinya ditujukan kepada kritik paradigma pemerintah yang sebenarnya hanya membutuhkan itikad baik dan jiwa besar agar bersedia untuk lebih fokus lagi memperhatikan pembangunan dan masa depan sumber daya manusia. Dengan begitu, maka dapatlah dibedakan mana yang utama lagi kondusif bagi kemajuan, mana yang prioritas dan mendasar untuk dikerjakan. Pemerintah harus mampu bergerak ke arah berpikir yang lebih subtantif dan progresif lagi dalam mengemban tugas.
Jika sebelumnya, pemerintah selalu disibukkan dengan proyeksi pembangunan jangka pendek, sekarang saatnya untuk lebih mengedepankan hal-hal fundamental demi menyonsong Buton Tengah yang berkemajuan dan berkah sesuai dengan motonya. Hal itu harus dimulai dari perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selamat Datang Masa Gemilang
Proses perombakan per 6 November 2020 lalu harapannya menjadi yang terakhir dan memberikan impact positif terhadap kemajuan daerah Buton Tengah. Apalagi sekarang telah memasuki era dimana situasi semakin tidak menentu. Dalam konteks ini, kata cepat saja belum cukup, harus ditingkatkan frekuensinya menjadi sangat cepat. Karenanya, perlu bagi kita untuk merekonstruksi pola pikir dan budaya kerja yang cepat, tepat dan responsif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman.
Segala hal yang dapat menghambat proses akselerasi semacam itu harus disingkirkan. Demikianlah tuntutan dari zaman revolusi industri 4.0 ini, keberadaannya harus diimbangi dengan revolusi mental, revolusi cara berpikir dari semua kalangan, terutama pihak pemerintah. Tentu semua akan lebih mudah, bisa berjalan lebih efektif dan efisien jika yang memulainya adalah pemerintah sebagai pemangku dan pemegang kuasa.
Dengan segenap otoritas yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa lebih leluasa dalam mengupayakan terciptanya kemajuan. Apalagi hanya sekedar merubah, menggeser paradigma dan orientasi pembangunan Buteng ke arah yang lebih bersahabat dan mengena segenap lapisan masyarakat.
Tinggal menunggu nawaitu dan itikad baik pemerintah saja. Inilah sekiranya janji kampanye yang sudah harus ditagih dari pemerintahan bapak Samahuddin saat ini untuk sekadar memastikan berintegritas atau tidakkah pimpinan kita? Kehormatan dan nama besarlah yang dipertaruhkan oleh pemerintahan ini ke depannya dan masyarakat akan terus menilai setiap sikap maupun kebijakan yang diambil pemerintah persaatnya.
Penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
Discussion about this post