Dinilai Merugikan Rakyat, PKS Prihatin dengan Lahirnya UU Cipta Kerja

PENASULTRA.ID, KENDARI – Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberi perhatian mengenai masalah ketenagakerjaan yang dibahas dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan rakyat itu sendiri serta mempersulit kehidupan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

“PKS sangat jelas melakukan penolakan terhadap RUU Omnimbus Law salah satunya adalah UU Cipta Kerja,” kata dia belum lama ini.

Lanjutnya, ia memberi contoh tentang bagaimana perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dulu dan saat ini setelah pembahasan RUU Omnimbus Law di gedung DPR RI.

 

Baca Juga

Reses di Puuwatu, Hj. Gunartin Bakal Perjuangkan Aspirasi Warga

Tina Nur Alam Kantongi Rekomendasi PKS untuk Maju Pilgub Sultra

Maju di Pilkada Muna, La Ode Kardini Resmi Daftar di NasDem dan PKS

Kades Hingga Tokoh Pemekaran Dukung Abdul Rahman Maju di Pilkada Konkep

View this post on Instagram

 

A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

“Saya gambarkan masalah perairain ya, dulu di Undang-Undang terdahulu bahwa kapal-kapal berbendera asing yang lewat di zona ZEE Indonesia wajib mempekerjakan 70 persen warga negara Indonesia (WNI) sebagai ABK. Nah di dalam pembahasan RUU Omnimbus Law, PKS menaikan, dan mengusulkan tidak cukup cuma 70 persen karena kondisi di tengah-tengah kehidupan kita banyak anak-anak bangsa yang menjadi pengangguran akibat dampak pandemi. Makanya kita usulkan menjadi 80 persen ABK nya harus WNI,” ungkapnya.

Ternyata, sambung dia, hasil dari pengesahan RUU Omnimbus Law menghilangkan keputusan memperkerjakan WNI sebagai ABK di kapal asing serta kapal-kapal asing yang melewati zona ZEE bebas melewati area tersebut tanpa adanya sanksi pidana.