Krisis di Kazakhstan dan Pusaran Intervensi Asing

Oleh: Ummu Aqila

Kazakhstan berada dalam kekacauan usai ribuan orang turun ke jalan berdemonstrasi. Kementerian Kesehatan Kazakhstan menyatakan sebanyak 164 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Sekitar 5.800 orang ditahan kepolisian selama protes kenaikan harga LPG yang berujung bentrok pada pekan ini. Padahal itu adalah bahan bakar rendah karbon yang digunakan masyarakat Kazakhstan untuk memberi daya mobil mereka.

Tuntutan pun meluas dari kekecewaan terhadap pemerintah karena dianggap otoriter, marak korupsi, hingga kesenjangan sosial-ekonomi. (cnnindonesia.com pada 9/1/2022).

Pada awal Januari 2022, Pemerintah Kazakhstan mencabut kontrol harga pada LPG dan beralih ke harga pasar. Langkah itu menyebabkan harga naik padahal banyak yang bergantung pada LPG karena harganya turun. Pemerintah sempat menurunkan harga setelah ribuan orang turun ke jalan akan tetapi masyarakat tidak puas.

Protes pun terjadi karena pemerintah menaikkan harga sampai hampir dua kali lipat meski negara tersebut kaya akan minyak. Status darurat pun diberlakukan hingga pemberlakuan jam malam dan memerintahkan pasukan keamanan menembak teroris yang menunjukkan pada peserta aksi yang dianggap melakukan kerusuhan dan pemberontakan.Kondisi ini merupakan keniscayaan, krisis negeri muslim pada umumnya, tentu saja tak lepas dari kondisi buruk ekonomi akibat praktik sistem ekonomi kapitalisme.

Liberalisasi aset kekayaan milik umum, rakyat bukan lagi pemilik kekayaan yang seharusnya menjamin kehidupan mereka melainkan pada oligarki yang menjadikan penguasa sesungguhnya dalam sebuah negeri.

Latar belakang kondisi tersebut merupakan produk atau akumulasi dari banyak faktor, akibat kesenjangan sedemikian lebar sehingga memungkinkan mendikte opini publik untuk kepentingan minoritas dengan kerap kali tak segan mengkhianati kepentingan kaum mayoritas yaitu rakyat yang lemah. Sehingga krisis permasalahan seperti siklus lingkaran yang tak pernah akan selesai selama sistem ini masih diterapkan.

Isi Kekosongan, Gubernur Sultra Tunjuk Monianse Jadi Plt Walikota Baubau https://t.co/dyZYkC559h

— Penasultra.id (@penasultra_id) January 15, 2022

Tak hanya penerapan sistem ekonomi kapitalis yang dijaga oleh sistem perpolitikan demokrasi, terlebih lagi sikap represif rezim menghadapi frustrasi rakyat. Klaim kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem ini tidak akan berlaku jika eksistensi kekuasaan rezim terganggu.

Alhasil menegaskan bahwa sistem politik demokrasi tidak mengakomodir aspirasi rakyat dan melahirkan rezim otoriter. Maka wajar, jika tuntutan masyarakat semakin meluas.

Disisi lain bantuan intervensi tak kurang Rusia, China dan AS sudah menawarkan diri masuk dengan bereaksi terhadap krisis Kazakhstan dengan menunjukkan pendekatan terukurnya terhadap kawasan ini secara keseluruhan.