PENASULTRA.ID, MUNA – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten Muna, Program Keluarga Harapan (PKH) diisukan dijadikan “senjata” untuk menekan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati.
KPM yang tidak mengikuti perintah tersebut diancam bakal dikeluarkan alias dicoret dari bantuan pemerintah pusat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Muna, Plisadewa mengimbau masyarakat yang terdaftar sebagai KPM PKH tidak perlu takut akan ancaman maupun tekanan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Sebab, semua program pemerintah pusat tidak ada yang bisa digunakan secara politik untuk mengarahkan atau mengancam maupun menekan KPM.
“Kami secara politik selalu mengarahkan untuk netral. Tidak bisa kita mencampuri politik atau partisipasi dalam berpolitik praktis, saya kira hal itu sudah jelas,” kata Plisadewa melalui sambungan telepon selulernya, Selasa 27 Oktober 2020.
Discussion about this post