PENASULTRA.ID, MUNA – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten Muna, Program Keluarga Harapan (PKH) diisukan dijadikan “senjata” untuk menekan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati.
KPM yang tidak mengikuti perintah tersebut diancam bakal dikeluarkan alias dicoret dari bantuan pemerintah pusat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Muna, Plisadewa mengimbau masyarakat yang terdaftar sebagai KPM PKH tidak perlu takut akan ancaman maupun tekanan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Sebab, semua program pemerintah pusat tidak ada yang bisa digunakan secara politik untuk mengarahkan atau mengancam maupun menekan KPM.
“Kami secara politik selalu mengarahkan untuk netral. Tidak bisa kita mencampuri politik atau partisipasi dalam berpolitik praktis, saya kira hal itu sudah jelas,” kata Plisadewa melalui sambungan telepon selulernya, Selasa 27 Oktober 2020.
Pria yang karib disapa Dewa ini membeberkan, ada tiga graduasi yang dapat mengeluarkan KPM dari bantuan PKH. Pertama, jika KPM keluar atas permintaan sendiri atau graduasi mandiri.
Kedua, graduasi alami, dimana keluarnya KPM PKH dari program disebabkan telah habisnya komponen dalam keluarga KPM PKH.
“Komponennya seperti anaknya yang sekolah sudah tamat semua, ibu hamil atau balitanya sudah tidak ada, trus lansia dan disabilitas tidak ada, itu disebut sudah tidak ada komponen secara sistem tergraduasi alami namanya,” jelas Dewa.
Discussion about this post