PENASULTRAID, KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua melakukan peninjauan secara langsung di dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari pada Senin 29 September 2025.
Kedua titik dapur yang dikunjungi yakni di Markas Komando Satuan Brimob (Makosat Brimob) Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.
Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Peninjauan pertama dilakukan di dapur SPPG Makosat Brimob Polda Sultra. Di lokasi itu, Wakil Gubernur meninjau langsung berbagai fasilitas mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan makanan, dapur utama, hingga mekanisme distribusi makanan ke mobil pengantar.
“Saya lihat ini keren, standar betul. Para pengelola dapur, termasuk pengusaha swasta dan ibu-ibu PKK baik di provinsi maupun kabupaten, sudah bekerja sesuai standar. Program MBG ini adalah program nasional yang wajib kita sukseskan, tidak bisa ditawar. Jangan hanya dilihat dari aspek gizi saja, tapi juga dari aspek ekonomi yang dampaknya luar biasa,” kata Hugua.
Ia menjelaskan, keberadaan dapur MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, di 2025 saja, dana program ini yang beredar hingga tingkat kecamatan diperkirakan mencapai Rp107 triliun. Ke depan, jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp350 triliun.
“Dana sebesar itu akan menstimulasi petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi. Jadi, ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang bagaimana membangkitkan fundamental ekonomi bangsa kita dari akar rumput,” tegasnya.
Hugua menyebut bahwa manfaat langsung program MBG dapat dilihat dari anak-anak yang mengalami stunting. Dengan asupan makanan bergizi selama beberapa hari saja, perubahan positif sudah dapat terlihat.
“Kalau anak-anak kita yang stunting ini diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Karena karbon, protein, vitamin, dan unsur esensial lainnya sudah terpenuhi. Bayangkan, anak-anak yang tadinya kurang gizi bisa tumbuh menjadi generasi hebat, bahkan calon pemimpin bangsa dan pengusaha besar. Inilah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” paparnya.
Untuk itu, Hugua menekankan bahwa program MBG membutuhkan koordinasi yang erat antarlevel pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu penting mengingat standar kapasitas dapur MBG berbeda-beda, tergantung wilayah.
“Di perkotaan, standar dapur bisa melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Namun di desa, mungkin hanya 500 orang. Maka perlu modifikasi tanpa mengurangi prinsip utama, yaitu higienitas, keamanan pangan, dan mutu gizi,” jelas mantan anggota DPR RI asal Sultra itu.
Hugua menegaskan bahwa setiap dapur MBG tetap wajib mematuhi standar sanitasi dan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) agar kualitas makanan yang disajikan selalu aman, sehat, dan terjaga.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam menyukseskan program MBG. Hugua menyinggung surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur Sultra untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Discussion about this post