PENASULTRAID, JAKARTA – Merespon atas meningkatkan ketegangan politik global dan potensi perang kawasan yang semakin nyata. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimbas pada keamanan Indonesia ke depan. Karena itu, Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) mengusulkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar segera menerapkan program wajib militer (wamil).
Setelah presiden baru dilantik dan menyusun kabinet, HPA mengusulkan agar segera menyusun ketentuan wajib militer, salah satunya dengan merevisi UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Ketua Umum HPA Aziz Fauzul Adzim menegaskan, menerapkan wajib militer jadi salah satu persiapan dan alternatif solusi.
“Situasi geopolitik global saat ini sudah nyata sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai kita terlambat mempersiapkan diri untuk keamanan negara, jangan menunggu diinvasi negara lain masuk ke Indonesia,” ujar Aziz Fauzul, dalam keterangannya usai acara pelantikan dan Rakernas HPA di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Minggu 11 Agustus 2024.
HPA menilai generasi Z dan milenial harus mendapatkan arahan yang serius dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, program wajib militer ke depan layak diberlakukan kepada warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas atau lulus setingkat sekolah menengah atas.
“Teknis dan sistemnya perlu kajian mendalam, bisa dilakukan selama 1 tahun, 2 atau 3 tahun,” ujarnya.
Dijelaskan Fauzul, membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Hal itu jelas tertuang dalam konstitusi UUD 1945, Pasal 27 (Ayat) 3 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam Upaya pembelaan negara.”
Fauzul menegaskan, HPA siap memberikan dukungan dan mengajukan kader-kadernya untuk keterlibatan program wajib militer tersebut segera setelah diterapkan.
Discussion about this post