Kedepan, menggerakkan beli hasil tanaman pangan petani, nelayan dan pembudidaya lokal harus dilakukan. Karena itu, cara mendorong kemandirian pangan sehingga negara terasa aman, damai dan berkeadilan. Penting kemudahan akses pangan dan gizi yang cukup.
Regulasi Pangan Diperbaiki
Bukankah saat ini sedang terjadi disrupsi (korupsi, krisis pangan, distrust, krisis keuangan, kekosongan finansial, fluktuasi harga bahan pokok, dan perang dagang yang berakibat Indonesia sendiri menjadi: “rezim negara Impor.” Negara-negara yang bergantung impor pangan dan pengelolaan pangan buruk akan terdampak pada situasi: abnormal yang berakhir pada resesi ekonomi.
Kondisi ini merupakan alarm (peringatan) agar menguatkan daya dukung kebutuhan pangan dan stabilitas ekonomi. Ketersediaan pangan tidak sebatas aspek cara kerja, pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (Baca: Rusdianto Samawa, Atasi Darurat Pangan, Stadium Empat, 2014, Opini Koran Cetak Tangsel Post). Tetapi, pemerintah harus menyusun roadmap penyediaan pangan secara lokal yang terintegrasi.
FAO memperingatkan melalui Global Report on Food Crisis (2023) bahwa dunia dalam ancam krisis pangan global. Indonesia mengalami fase ini. Namun, posisi Indonesia sekarang: “sekarat pangan.” Sehingga tidak menutup kemungkinan semakin meningkat kesulitan rantai pasokan sumber daya alam.
Indikatornya, rantai pasokan pangan dunia terancam dan Indonesia sendiri menjadi: Rezim Impor yang bergantung pada keuntungan importir. Pemerintah, harus segera hadir untuk memberi komando kepada masyarakat agar tidak konsumsi impor dan menanam pangan secara mandiri. Sehingga meningkatkan produktivitas pangan nasional.
Apalagi, neraca perdagangan sektor pertanian belum menunjukkan produksi yang maksimal sehingga ekspor, masih relatif terkendala. Walaupun neraca perdagangan nasional hingga Juni diperkirakan surplus stok beras 6,4 juta ton, stok jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, minyak goreng 5,7 juta ton, dan bawang merah 330.384 ton.
Situasi pangan Indonesia gambaran kelemahan negara. Ditambah, program Food Estate mangkrak korup sehingga sangat mencemaskan. Indikator utama untuk memantau perkembangan ketahanan pangan adalah konsumsi per-kapita, dihitung berdasarkan neraca makanan nasional dan data populasi. Ini memberikan rata-rata pasokan Energi Makanan Harian (EMH) dalam kalori.
Namun, jumlah orang yang digolongkan kurang gizi secara serius telah jatuh ke level paling rendah sekitar 35-20 persen.
Bagi Indonesia, saat ini momentum perbaikan regulasi, pola produksi dan distribusi pangan. Supaya tidak lagi ketergantungan terhadap impor. Karena proyeksi pangan Indonesia kedepan sangat lamban. Faktor negatif utama yang pengaruhi keterlambatan itu adalah pertumbuhan yang tidak memadai dalam pendapatan per-kapita dan prevalensi kemiskinan ekstrem parah di banyak wilayah yang. Implikasinya keberbagai sektor lain.
Menurut FAO, sangat pengaruhi beberapa sektor, seperti pertanian, manufaktur, lingkungan, ekonomi dan perikanan. Khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan yang butuh banyak tenaga kerja dalam produksinya. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh. Begitupun sektor peternakan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging.
Misi bagi Pasangan AMIN, surplus pangan, pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi jadi gagasan pamungkas. Pemenuhan kebutuhan pokok, kemampuan menabung, dan perencanaan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu kunci dari visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam isu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Diksi ”keadilan” dan ”kemakmuran” menjadi konsistensi pemikiran dari pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 ini.
Dibanyak kanal media yang wawancara Anies-Gus Imin, salah satunya tertuang dalam artikel opini di harian Kompas pada 17 Oktober 2019 berjudul ”Kolaborasi Membangun Jakarta” yang ditulis Anies sendiri, bahwa kegelisahan itu bermula dari kondisi belum terwujudnya ”satu kemakmuran” karena kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Faktor keterjangkauan akses masyarakat masih dilihat berpihak di Pulau Jawa. Dari konteks inilah, Anies menggagas perlunya pengintegrasian ekonomi Indonesia.
Sebelum melangkah lebih jauh, Anies terlebih dahulu memandang penting peningkatan kualitas ”manusia Indonesia” karena menjadi faktor utama kemajuan bangsa. Penghargaan atas manusia memang menjadi salah satu konsep yang terus digaungkan Anies dalam sejumlah kesempatan. Di sana ia menulis semangat memanusiakan terus didorong menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan.
Dengan landasan kemanusiaan itulah, hal pertama yang perlu diupayakan ialah pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Anies menuturkan soal ”memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kedaulatan air” dalam misinya yang pertama. Kebutuhan pokok diyakini sebagai hak dasar setiap warga negara.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok, Anies menempatkan kemandirian pangan sebagai program pertama yang harus dijalankan. Selain memastikan ketersediaan dan terjangkau harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian, ia juga mengajukan program ”Revolusi Agromaritim”. Maksudnya, untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas.(***)
Penulis: Fourbes Indonesia, Menulis dari Kantor Fourbes Indonesia Fatmawati Cipete Raya, Cilandak Jakarta Selatan
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post