Relevansi Kementerian HAM, Natalius Pigai dan Anggarannya

Oleh: Laode M. Rusliadi Suhi, SH., MH

Sejak diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 malam hari terkait nama kabinet yang disepakati bernama Kabinet Merah Putih dengan sejumlah nama dan lembaga kementerian, pro dan kontra mewarnai perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum cukup seminggu.

Ada hal yang baru baik dari orang-orangnya yang mengisi posisi menteri, wakil menteri, badan setingkat menteri, utusan khusus, sampai pada para dewan penasihat presiden dan adanya lembaga kementerian baru. Salah satu yang menjadi penilaian penulis adalah lembaga Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara history kelembagaan HAM sendiri sejak 1999 ditandai dengan berdiri Lembaga Komnas HAM namun lembaga tersebut setingkat lembaga negara yang bersifat mandiri, tidak berada dalam tataran eksekutif dibawah pemerintah.

Sementara dalam konteks pemerintah itu sendiri, lembaga kementerian ini selalu menjadi satu kesatuan dengan hukum sehingga beban kerja menjadi tumpang tindih dan cenderung tidak konsen dalam menuntaskan persoalan HAM dihadapi bangsa ini.

Inilah bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo konsen dan fokus dalam penyelesaian masalah HAM, penegakan HAM yang selaras dengan amanah konstitusi.

Ada beberapa hal yang menarik, pertama; dengan terbentuknya lembaga-lembaga kementerian baru di antaranya kementerian HAM yang merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Hal ini tentu bukti keseriusan di era pemerintahan Prabowo, serta senapas dengan amanah konstitusi kita. Konstruksi tentang HAM selama ini dapat dilihat dari regulasi peraturan yang ada serta upaya-upaya pemerintahan sebelumnya dalam penuntasan masalah HAM namun tidak dibarengi dengan berdirinya lembaga kementerian tersendiri.

Tentu langkah ini kita patut apresiasi karena pemerintahan dibawah komando Presiden Prabowo secara resmi terbentuk. Padahal kita ketahui bersama, secara politik sering “dipakai” lawan politik sebagai alat yang dilekatkan kepada Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden.

Kedua; gagasan terhadap Kementerian HAM yang dibentuk secara tersendiri, secara positif merupakan kebijakan diluar dugaan (unexpected policy).

Ini menurut hemat penulis adalah langkah Presiden Prabowo yang tepat dan berani, dalam membangun sistem pemerintahan yang humanis sekaligus dapat menjawab tantangan baik di dalam maupun di luar negeri.

Ketiga; pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM Republik Indonesia disamping berlatar belakang aktivis dan Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, juga yang tidak kala penting adalah representasi masyarakat Papua.

Kita ketahui bersama Papua identik dengan isu-isu persoalan HAM. Tentunya ini menarik. Presiden Prabowo menunjuk Natalius Pigai merupakan langkah strategis dan melalui pertimbangan matang.

HAM Jika dilihat dalam perspektif bernegara merupakan hal yang sangat fundamental. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945.