PENASULTRAID, JAKARTA – Media massa merupakan ujung tombak dalam upaya memperkuat pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi yang edukatif dan pengawasan publik, pers juga berperan sebagai pilar pembangunan HAM.
Karena itu pemerintah berkolaborasi dengan media massa untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi.
Menteri HAM, Natalius Pigai mengungkapkan hal itu saat paparan pada Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Rabu 11 Maret 2026, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah. Bagaimanapun pers merupakan kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers itu pilar pembangunan HAM,” kata Pigai.
Dia juga mengatakan, media memiliki peran mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya.
“Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” katanya.
Kelak, melalui kolaborasi antara pemerintah dan media, kata Pigai, dapat dibangun ruang dialog konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM.
Ia juga berharap kerja sama serupa dapat dilakukan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM.
Pelatihan dan Penghargaan
Seiring kesadaran itu, Natalius memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional menyasar kalangan jurnalis, mulai kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.
Program itu, menurut Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itu sebabnya Kementerian HAM melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.
“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” papar Pigai.
Pigai juga mengatakan, Kementerian HAM akan menggelar kompetisi karya jurnalistik berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM, hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi itu.
Discussion about this post