PENASULTRAID, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama KONI, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun yang hadir dalam rakor yang digelar di kantor Kemenpora, Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 itu antara lain, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut setelah penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
Rapat difokuskan mengenai sinkronisasi, persiapan penyelenggaraan, pemetaan kesiapan venue, serta skema pendanaan guna memastikan pelaksanaan PON berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam keterangannya kepada media, Menpora Erick mengatakan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu dilakukan sejak dini sehingga tahapan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara matang.
“PON 2028 semakin dekat. Hari ini kami bersama-sama melakukan konsolidasi untuk menyinkronkan langkah dan memetakan kesiapan venue maupun pendanaan di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menentukan tindak lanjut yang paling tepat dalam mendukung penyelenggaraan PON,” ujar Menpora.
Erick menyampaikan bahwa Kemenpora bersama KONI berkomitmen dalam mengawal penyelenggaraan PON sehingga berjalan sukses tanpa mengabaikan tujuan utama, yaitu pembinaan prestasi olahraga nasional.
“Kami akan terus mengawal persiapan PON bersama KONI. Yang terpenting, atlet tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemenpora, KONI, induk cabang olahraga, maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sama dalam menyukseskan PON XXII 2028,” katanya.
Discussion about this post