Ada 10 bagian tentang HAM antara lain: menjelaskan tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak mendapatkan perlakuan yang sama, kepastian hukum dll.
Kemudian lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai pijakan negara dalam menjaga dan memproteksi persoalan HAM dengan cakupan yang bersifat universal.
Ada secercah harapan dalam penyelesaian masalah HAM serta bagian yang tidak bisa terpisahkan dari program kerja pemerintahan Presiden Prabowo khusus dibidang HAM. Tentu ini merupakan program yang serius dan konsen serta berpengaruh atau erat kaitannya pada anggaran Kementerian itu sendiri.
Terhadap polemik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mempersoalkan terkait postur anggaran kementerian yang dipimpinnya, dinilai terlalu kecil dengan beban kerja yang besar tentunya sangat beralasan. Sebab anggaran Rp64 miliar untuk mendukung program kerja di lembaga Kementerian terlalu sedikit jika dibandingkan komposisi kerja secara kelembagaan.
Seperti dikutip dibeberapa media, Menteri HAM RI berkata “kalau negara punya kemampuan, maunya diatas Rp20 triliun”.
Penulis menilai pernyataan itu cukup beralasan, karena Natalius Pigai paham secara teori dan lapangan terhadap HAM dengan pengalaman dan keilmuannya.
Program pendidikan HAM dan mendirikan lembaga pendidikan Universitas HAM yang bertaraf internasional di era pemerintahan Presiden Prabowo justru merupakan terobosan penting serta memberikan posisi tawar terhadap nilai-nilai human right di dunia Internasional. Disamping itu, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 45, nilai-nilai Pancasila serta selaras dengan kebijakan politik luar negeri “bebas aktif”.
Belum lagi program sosialisasi 79 ribu desa, tentu membutuhkan perangkat kerja yang tidak sedikit baik dari segi SDM maupun fasilitas untuk mendukung program kerja. Lalu dalam kementerian tentu juga ada perangkat/satuan kerja yang akan dibentuk, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam anggaran tersebut.
Terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan anggaran dan program Kementerian tidak relevan dan bijak itu hal yang wajar karena kita tahu bersama bahwa kementerian yang baru dalam pemerintahan ini berjalan belum cukup seminggu.
Akhirnya kita berharap, pembahasan anggaran Kementerian HAM bersama DPR RI melalui komisi yang baru dibentuk yaitu XIII dapat dipercepat dan berjalan dengan baik.(***)
Penulis adalah Relawan Perisai Prabowo
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post