Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Langkah politik Gibran Rakabuming Raka (Gibran) maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto (Prabowo), bukan kejadian luar biasa. Gibran menduplikasi proses bapaknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh PDIP, Jokowi yang belum selesai tugasnya sebagai wali kota Solo, didorong maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian didorong (lagi) oleh PDIP maju sebagai calon presiden meski baru 2 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. PDIP menjadi pelopor sekaligus fasilitator proses kesusu Jokowi meraih kekuasaan politik.
Pilihan Gibran kesusu menjadi bacawapres Prabowo, bukan pengkhianatan, juga bukan aji mumpung. Gibran hanya sedang melakoni proses yang lebih cepat dari proses Jokowi. Gibran menunjukkan bahwa anak harus lebih baik dan lebih cepat dari bapaknya. Anak presiden (Gibran) tidak boleh kalah sama anak orang biasa (Jokowi).
Jika anak orang biasa (Jokowi) mampu 2 kali mengalahkan mantan menantu presiden, anak mantan menteri (Prabowo), maka Gibran (anak presiden) memilih menjadi juruselamat politik penentu kemenangan Prabowo (mantan menantu presiden).
Gibran menjadi satu-satunya yang dapat memberi harapan bagi Prabowo untuk mewujudkan mimpinya, sebagai macan asia. Gibran meyakini memiliki kapasitas untuk menjadi wakil presiden, dan pasti bisa menang, berpasangan dengan mantan menantu presiden Soeharto, penguasa orde baru (Prabowo).
Bedanya, mengapa tanpa PDIP? Karena Gibran tidak mau sama dengan bapaknya, yang setiap saat disebut petugas partai.
Senjata Makan Tuan PDIP
Meski belum melakukan perang terbuka, elit PDIP dipastikan marah kepada Jokowi dan keluarganya. Elit PDIP mulai mengungkit jasa politik kepada Jokowi dan keluarganya. Cap penghianat, kacang lupa kulitnya, tidak tau diri, dan tidak tau berterima kasih, mulai, dan akan dilekatkan kepada Jokowi dan keluarganya.
Namun PDIP masih menahan diri, sedang melakukan kalkulasi politik, karena melakukan perang terbuka kepada Jokowi saat ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Para elit PDIP makin galau, sementara Jokowi dan keluarganya santai dan santuy saja menikmati proses bersama badut-badut politik, pimpinan partai pemuja asal pakde senang (APS).
Sikap dan tindakan Gibran dapat dimaknai sebagai kritik terhadap sistem demokrasi internal PDIP. Sekaligus menjadi tamparan keras dan alarm kepada PDIP agar berubah atau tergilas zaman. Para elit PDIP harus menanggalkan dan meninggalkan feodalisme dan kultus individu. Penggunaan istilah tegak lurus dan demokrasi terpimpin, yang selalu digaungkan, kini ambruk akibat ulah anak kecil (istilah Panda Nababan), Gibran.
Perlakuan istimewa PDIP kepada Jokowi dan keluarganya, menjadi senjata makan tuan. PDIP pasrah dan tega membunuh karir politik kader-kadernya demi memenuhi ambisi dinasti politik dan kekuasaan putra sulung Jokowi, Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, yang kesusu maju sebagai calon walikota.
Akhyar Nasution, Walikota Medan petahana (kader dan Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara), dipecat dan disebut penghianat oleh elit PDIP demi karpet merah buat menantu Jokowi, Bobby. Demikian juga dengan Achmad Purnomo, yang semula telah diputuskan sebagai calon walikota Solo akhirnya pasrah namanya diganti putra mahkota Jokowi, Gibran yang kesusu maju jadi walikota Solo.
Purnomo yang ditawari jabatan di Pemerintah Pusat oleh Jokowi, menolak, sementara Akhyar Nasution memilih melawan dengan bertarung di Pilkada kota Medan menghadapi menantu Jokowi.
Perlakuan adanya anak emas dan anak tiri di PDIP tidak hanya buat keluarga Jokowi. Para elit PDIP juga kerap melakukannya terhadap anak, istri, menantu, keluarga, kerabat, dan kolega masing-masing. Banyak kader-kader militan, yang berjuang membesarkan partai, dibunuh karir politiknya demi circle elit PDIP.
Partai terkesan hanya milik pengurus dan circle nya, sehingga para kader tanpa posisi pada struktur tidak memiliki akses terhadap informasi, kegiatan, dan hal lain terkait partai.
Sementara para penghianat partai dari berbagai partai lain, diberi karpet merah di PDIP. Bahkan kader penghianat partai yang pernah dipecat PDIP, lalu pindah ke partai lain, dan selalu menjadi lawan politik PDIP, kini kembali menjadi elit PDIP. Maka penghianatan Gibran menjadi karma politik dari para kader yang karir politiknya dimatikan PDIP. Dari mereka yang berjuang membangun dan mempertahankan partai dari berbagai tekanan, namun tidak dihargai, bahkan dikucilkan elit PDIP.
Discussion about this post