Elit PDIP Jangan Baper: Dengan Atau Tanpa Jokowi Hattrick!

Dengan Atau Tanpa Jokowi: Hattrick

Pemilu pertama pasca reformasi, tahun 1999, PDIP sebagai kelanjutan dari PDI (partai hasil fusi PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba), berhasil menjadi pemenang pertama. Pada Pemilu kedua, tahun 2024, PDIP pemenang kedua, selanjutnya pada Pemilu 2009, PDIP pemenang kedua.

Pemilu 2014 (sebelum Pilpres), PDIP pemenang pertama, sedang Pemilu 2019 (bersamaan dengan Pilpres), PDIP menjadi pemenang pertama. Fakta tersebut membuktikan bahwa kemenangan PDIP dalam Pemilu tidak hanya ditentukan oleh calon presiden. Kemenangan dalam Pemilu ditentukan oleh kemampuan PDIP membujuk dan meyakinkan rakyat, bahwa PDIP menjadi saluran aspirasi dan suara rakyat.

Jika PDIP ingin hattrick, memenangi Pemilu (Pileg dan Pilpres 2024) untuk ketiga kalinya seperti Pemilu 2014 dan 2019, dengan atau tanpa Jokowi, maka PDIP harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa PDIP sebagai kelanjutan perjuangan dari PDI yang merupakan hasil fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba harus jujur terhadap sejarah. Sehingga gambar wajah dari semua deklarator fusi harus ditampilkan dalam berbagai kegiatan partai.

Selain mengenang jasa dan penghargaan terhadap para deklarator fusi, tindakan tersebut bertujuan untuk meyakinkan bahwa PDIP menjadi rumah bersama berbagai aliran dan ideologi politik, bukan hanya rumah bagi satu aliran dan ideologi tertentu.

Kedua, bahwa PDIP harus menegaskan kembali dirinya sebagai partai wong cilik. Maka para kader yang hendak bertarung di Pemilu 2024 (Pileg, Pilpres, Pilkada) harus turun menyapa rakyat, bergerak ke bawah menjemput aspirasi rakyat. Kader PDIP harus sanggup menempuh jalan sepi dalam politik, memilih menangis dan tertawa bersama rakyat. Tidak melakukan politik transaksional, berupa uang dan sembako.

Ketiga, bahwa PDIP sebagai partai milik bersama, milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik pribadi, keluarga, kolega, atau kelompok. Maka seluruh bentuk eksklusivitas dan keangkuhan elit partai harus dihentikan. Pengelolaan PDIP harus lebih transparan sebagai hakikat bahwa PDIP sebagai lembaga publik yang mengharuskan tata kelola program dan dana partai harus transparan. PDIP harus meyakini bahwa transparansi akan menghadirkan partisipasi.

Keempat, bahwa penggunaan istilah petugas partai hendaknya digunakan pada kegiatan partai yang sifatnya internal dan tertutup. Penggunaan istilah petugas partai kepada kader yang merupakan pejabat publik, baik bupati, walikota, gubernur, hingga presiden tidak tepat disampaikan secara terbuka, karena dapat menimbulkan sentimen negatif dari publik.

Kelima, bahwa PDIP harus menggunakan strategi politik merangkul bukan politik memukul. PDIP harus membuka tangan selebar-lebarnya kepada sebanyak mungkin orang untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud (GaMa). Pilihan PDIP membangun koalisi parpol ramping memiliki konsekuensi bahwa PDIP harus membangun koalisi besar, yakni koalisi bersama rakyat.

Keenam, bahwa PDIP harus menggerakkan seluruh mesin partai untuk memenangkan Pileg dan pasangan GaMa dalam Pilpres dengan pembagian tugas yang jelas. Para kader yang bertarung di Pileg hendaknya fokus sebagai caleg. Untuk mengisi struktur tim pemenangan nasional, dan daerah hendaknya diserahkan kepada kader yang tidak maju sebagai caleg. PDIP harus membangun kekuatan dengan sentralisasi visi dan desentralisasi prakarsa.

Ketujuh, bahwa elit PDIP harus berhenti memikirkan kepentingan diri sendiri, saudara, anak, istri, menantu, keluarga, kolega, dan kelompok sendiri, terutama bagi para caleg yang sedang bertarung di Pileg 2024. PDIP harus kembali menggelorakan semangat gotong royong bersama rakyat untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024.

Kedelapan, bahwa kemenangan hattrick pada Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 hanya dapat diraih oleh PDIP jika dan hanya jika seluruh caleg PDIP dan pasangan GaMa memiliki kesamaan kata dengan laku. Keberanian jujur dan terbuka kepada rakyat menjadi penting di saat rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada partai politik dan penyelengara negara dan pemerintahan.