“Dukungan dari kabupaten sangat diperlukan untuk membantu bagi pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan secara bersamaan juga membantu pencapaian pencapaian target indikator kinerja utama atau IKU masing-masing kabupaten dari sektor kelautan dan perikanan,” Eka menambahkan.
Sementara itu, Direktur Senior Program dan Kebijakan Rare, Hari Kushardanto mengatakan, ada enam kelompok PAAP yang telah mendapatkan legalitas dari Gubernur Sultra dan delapan lainnya sedang berproses mendapatkan persetujuan.
“Adanya legalitas tersebut, sebanyak 13.000 hektar ditetapkan menjadi kawasan larang ambil atau KLA yang dapat menjamin keberlanjutan dan ketersediaan ikan di wilayah tersebut,” kata Hari melalui rilis persnya, Kamis 21 Juli 2022.
Menurutnya, sebagai mitra pemerintah, Rare akan terus berupaya memberikan pendampingan, akan tetapi ada masanya nanti, walaupun bukan dalam waktu dekat Rare akan meninggalkan Sultra.
“Untuk itu perlu adanya peralihan sebagian besar peran kepada masing-masing mitra baik mitra di provinsi dan terkhusus mitra kabupaten,” Hari memungkas.
Untuk diketahui, dalam diskusi ini, setiap kabupaten diberikan kesempatan untuk melakukan identifikasi dan mengevaluasi dokumen perencanaannya untuk melihat dan memastikan bahwa program PAAP berkaitan dan berkontribusi dalam pencapaian target IKU dari sektor kelautan dan perikanan.
Para peserta dibekali materi tentang strategi integrasi kegiatan-kegiatan yang mendukung PAAP Kedalam Sistim Informasi Perencanaan Kabupaten (SIPD) untuk tahun anggaran baru yang bawakan oleh Lely Fadjriah, Kepala Sub Bagian Program dan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post