Namun permintaan tersebut langsung ditolak Gibran. Sikap Gibran menolak ini berbanding terbalik dengan sang adik, Kaesang yang gambar wajahnya telah dijajakan PSI di Depok. Gibran menyebut bahwa PSI memang hobi pasang baliho, namun Gibran menyebut fotonya terlalu “jelek” takut mengganggu orang di jalan, sehingga permintaan Giring ditolak.
Dinamika Elit Politik Berantakan
Adanya tuduhan yang menyebut Jokowi memiliki kesamaan dengan Soeharto, mantan mertua Prabowo dalam hal “pengendalian” Parpol didasari pada lemahnya posisi tawar Parpol terhadap Jokowi. Jika pada masa orde baru pengendalian Parpol dengan tangan besi, kini Parpol ditertibkan dengan kursi menteri. Puncaknya, saat Prabowo akhirnya bersedia menjadi anak buah Jokowi.
Sebagai presiden dengan latar belakang pengusaha, Jokowi paham mengelola hubungannya dengan Parpol. Jokowi memberi ruang untuk fasilitasi ambisi dan orientasi para elit Parpol. Meski semua ketua umum Parpol ditugaskan oleh kongres, munas masing-masing untuk menjadi presiden, ditawari menteri juga bersedia.
Kepiawaian Jokowi terus berlanjut dengan “endorse capres”, akibatnya para pimpinan Parpol terbuai, dan menyerahkan “kepalanya” kepada Jokowi.
Konsolidasi semua Parpol akhirnya berantakan. Selain hanya karena alasan pragmatis dan oportunis, semua tergantung kepada arahan dan petunjuk Jokowi. Sehingga setiap kata atau kalimat Jokowi terkait Pemilu akan dibahas oleh ahli politik hingga ahli semantik.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak tentu arah, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak kunjung lamaran hingga saling ancam, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tak kunjung ke pelaminan. Semua masih menunggu kemana hati Jokowi akan berlabuh.
Bahkan elit politik non Parpol, relawan Jokowi juga mengalami hal serupa. Mereka memilih setia dan tegak lurus terhadap keputusan Jokowi. Kelompok relawan yang hendak menekan Parpol melalui rangkaian musyawarah rakyat tidak berdaya dan akhirnya menyerah, menunggu arah dan petunjuk Jokowi.
Kelompok relawan yang semula membusungkan dada saat “roadshow politik” ke sejumlah pimpinan Parpol pun kini hanya mampu menjadi ahli tafsir terhadap pesan-pesan simbolik Jokowi.
Revolusi Mental Masih Relevan 2024
Salah satu isu menarik dan memiliki pengaruh besar yang ditawarkan Jokowi 2014 adalah “revolusi mental”. Ide besar ini tidak berjalan sama sekali karena faktanya kelompok elit yang seharusnya jadi mitra strategis dan kritis Jokowi memilih manut dan tertib. Kecuali para mantan menteri yang dipecat Jokowi, dan sisa-sisa pendukung Prabowo yang konsisten “melawan” Jokowi.
Akibatnya dinamika politik Indonesia sangat kering dari perdebatan, pertengkaran ide, gagasan, dan program politik yang berkualitas. Kelompok pro Jokowi hanya karena mendapat kursi menteri, sedang kelompok oposisi hanya karena tidak pernah di “endorse Jokowi”.
Mentalitas para elit justru makin rusak dan mengalami kemunduran, sebab sekutu politik hanya sebagai pemuja dan pembela, sedang seteru politik hanya mampu merengek dan bersungut-sungut.
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai rekan juang politik Jokowi sejak 2014 dan telah memutuskan berjuang bersama Ganjar Pranowo sejak 2022 meyakini bahwa ide besar Jokowi tentang “revolusi mental” harus dilanjutkan dan direvitalisasi sesuai kebutuhan bangsa saat ini.
Revolusi mental sesungguhnya harus selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia dan mengacu pada potongan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, pada bagian “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Maka setiap presiden wajib memiliki program pembangunan manusia yang konkrit. Sehingga tujuan dan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dapat diwujudkan.
Kornas akan berjuang dan bergerak untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang makin berkualitas melalui kampanye terus menerus tentang anti politik identitas dan politik uang. Mengajak rakyat untuk menolak dan melawan politik uang dengan cara tidak memilih capres, caleg, paslon di pilkada yang menggunakan politik identitas, eksploitasi ikatan-ikatan primordial, politisi SARA, dan politik uang.
Saatnya rakyat memberi pelajaran kepada para perusak demokrasi Indonesia dengan menyatakan haram memilih siapapun pelaku politik identitas dan politik uang.(***)
Penulis adalah Aktivis Reformasi Yang Tidak Populer, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post