Maka hanya pemimpin politik mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang layak disebut negarawan. Negarawan adalah pemimpin politik yang telah tuntas (selesai) dengan kepentingan diri sendiri, istri, anak, menantu, cucu, keluarga, dan kerabatnya.
Negarawan tidak memiliki vested of interest, tidak butuh puja puji, pun pernyataan setia dan tegak lurus dari pengikut dan loyalisnya. Negarawan adalah pemimpin yang berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Mundur atau berhenti saat gagal, tidak membiarkan anak buahnya bermanuver politik untuk menambah periode (3 periode) atau menunda Pemilu.
Negarawan adalah orang yang berani memecat menteri yang menampar mukanya dengan bergerak mengusulkan penambahan periode atau penundaan Pemilu.
Jokowi (Tidak) Harus Netral
Sebagai warga negara dan insan politik, Jokowi memiliki hak politik dan bebas mengekspresikannya. Sebagai kader PDIP (KTA aktif, belum mundur atau dipecat), Jokowi dapat bergerak demi kepentingan politik PDIP. Sebagai orang tua dari bakal cawapres Gibran, Jokowi pun dapat dan harus berjuang untuk kemenangannya. Jokowi harus menggunakan hak pilih aktifnya sesuai kebutuhan dan kepentingan politik. Jokowi tidak harus netral, dan tidak boleh netral.
Namun Jokowi harus mengambil masa cuti saat kampanye untuk partainya (PDIP atau PSI?) atau saat berjuang demi kemenangan putranya. Jokowi juga dapat mengajak orang lain untuk memilih partai atau pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi tidak dapat menggunakan dan menggerakkan alat negara, baik TNI, BIN, Polri, BAIS, Pj. Gubernur/Bupati/Walikota dan ASN demi memenangkan partainya atau putranya.
Presiden Jokowi juga tidak dapat menggunakan fasilitas negara baik istana, kendaraan (pesawat kepresidenan, mobil), termasuk program kegiatan pemerintah demi memenangkan partainya dan putranya.
Pemasangan gambar wajah Jokowi pada alat peraga kampanye dan bahan kampanye sejumlah partai politik dan bakal capres/cawapres harus dihentikan. Termasuk yang telah dipasang dan dipajang di seluruh wilayah harus diturunkan. Pemanfaatan foto Jokowi dalam alat peraga dan bahan kampanye pasti berhubungan dengan posisi Jokowi sebagai presiden.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai 80% diyakini berpengaruh pada pilihan rakyat terhadap partai dan pasangan calon. Sehingga meski Jokowi sebagai anggota dan pemilik KTA PDIP, pada saat yang sama PSI, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, mengklaim PSI sebagai partainya Jokowi, dan menjadi partai yang mensosialisasikan paham Jokowisme.
Kualitas demokrasi jelang Pemilu 2024 salah satunya akan ditentukan oleh netralitas pemerintahan Jokowi bersama seluruh alat dan perangkat negara. Jokowi akan layak disebut dan dikenang sebagai negarawan jika dan hanya jika Jokowi tidak abuse of power. Sepanjang istana negara dan istana merdeka digunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka demokrasi akan semakin berkualitas.
Akan tetapi ketika istana cawe-cawe memenangkan partai dan calon tertentu, secara terbuka maupun tertutup, maka demokrasi berjalan mundur dan dapat memicu dan memacu pergolakan politik. Makan siang istana menjadi perlu dan penting saat ketiga pasangan bakal calon telah ditetapkan sebagai calon bersama seluruh pimpinan alat dan perangkat negara. Bersamaan dengan makan siang tersebut digelar deklarasi netralitas negara dalam pemilu 2024.(***)
Penulis adalah Kader PDIP, Presidium GaMa Centre
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post