PENASULTRA.ID, MUNA – beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai melakukan mutasi besar-besaran.
Tahap pertama, mutasi dilakukan terhadap 200an guru yang berstatus ASN. Tenaga pendidik yang bertugas di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Muna dipindahkan ke sekolah yang jaraknya puluhan kilometer (Km) dari tempat tinggal mereka.
Mutasi ini pun menuai sorotan, sebab dinilai tak wajar dan disinyalir tidak prosedural. Tidak sedikit pihak yang menduga mutasi ini adalah imbas dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 lalu di Bumi Sowite.
Salah seorang guru yang dimutasi, SR mengatakan, mutasi yang dilakukan BKPSDM Muna mencedarai hak-hak guru, sebab tidak didasari pertimbangan pengembangan guru alias sewenang-wenang terhadap guru.
“Bayangkan saja guru-guru yang dipindahkan harus menempuh jarak 50 hingga 85 km, jauh dari tempat semula dan kondisi itu dapat merugikan peserta didik. Apalagi saat ini menghadapi ujian sekolah,” kata SR belum lama ini.
Senada, Ketua Forum Solidaritas Guru (FSG) Muna, Hajirun menyebut, mutasi ini tidak sesuai prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
“Dalam Pasal 28 Ayat 1 disebutkan mutasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan promosi,” ujar Hajirun.
Ia mengaku, dalam waktu dekat bakal mengambil langkah tegas dengan mengadukan ihwal tersebut ke DPRD, Ombudsman dan KASN.
“Kita telah siapkan dokumen aduan. Kami juga berharap PGRI Muna berada digarda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak guru,” tegas Hajirun.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke mengatakan, mutasi yang dilakukan pihaknya telah sesuai aturan dan sumpah ASN.
Seorang ASN dapat dipindah tugaskan dimana saja diwilayah Indonesia atas kemauan sendiri dan perintah pimpinan dalam rangka penyegaran dan menutup kekurangan.
“Juga tidak benar kalau ini imbas dari Pilkada. Itu hanya pikiran mereka. ASN saat diangkat telah bertanda tangan siap ditempatkan dimana saja diseluruh wilayah di Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk tidak mau, harus mau,” kata Sukarman melalui sambungan teleponnya, Sabtu 20 Maret 2021.
Menurut mantan Plt Kadis Perindag Muna, mutasi ini juga tidak berdampak pada ujian sekolah. Sebab tidak ada korelasinya.
“Sudah ada tim yang dibentuk untuk menangani proses ujian sekolah. Guru-guru kan tidak kosong, tetap ada di sekolah-sekolah, tidak ada masalah,” terang Sukarman.
Untuk diketahui, mutasi tahap dua rencananya akan dilaksanakan pekan depan.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda
Discussion about this post