Pemerintahan Sehat Bebas Oligarki, It’s My Dream

Oleh: Teti Ummu Alif

Ekonom senior Faisal Basri kembali bersuara. Ia menyoroti konflik kepentingan di pemerintahan saat ini yang situasinya sudah semakin kritis.

Menurutnya, kini para pihak di dalam lingkaran oligarki sedang dalam fase buka-bukaan dan akan saling membuka borok satu sama lain. Sehingga, diprediksi secara moral pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Sebab, mayoritas elitnya sudah tidak bisa lagi menutupi skandal yang dilakukan. Hal ini disampaikan dalam sebuah webinar pada 29/01 seperti dilansir oleh Tempo.co.

Merespon proyeksi di atas, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pun turut angkat bicara. Faldo Maldini mengklaim bahwa negara selama ini tak pernah menutup mata soal skandal para elit di negeri ini. Semua lembaga penegak hukum yang awalnya diragukan masyarakat sudah membuktikan dan menjawab keraguan tersebut dengan mengungkap pelbagai skandal tersebut.

Sejauh ini pemerintah masih berada di jalan yang baik meski dalam kondisi berat (CNNIndonesia.com 30/01).

Jika ditelisik, pernyataan sang ekonom di atas bukanlah tanpa alasan. Mengingat, kekuatan gurita oligarki bukanlah hal baru dalam jagat politik negeri ini. Riwayat mereka terbentang sejak rezim Orde Baru. Meskipun rezim ORBA runtuh namun warisan kuasa oligarki ekonomi dan politik pada dasarnya tidak ikut tumbang.

Nyatanya, oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong skema neoliberalisme. Seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik negara.

Mirisnya, realitas gurita oligarki ini tidak akan bisa diatasi dengan sistem yang ada, hal ini diungkap oleh Ford & Pepinsky dalam analisisnya 2014 dengan judul Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesia Politics.

Menurut mereka, gerakan yang kontra terhadap oligarki, seperti kelas pekerja, NGO dan lain-lain, tidak akan terlalu berarti dan kuat untuk melawan dominasi Oligarki. Mereka akan gagal dalam mengejar kepentingan mereka, karena kuatnya oligarki yang tidak bisa dikalahkan pengaruhnya.

Kekuatan mereka karena memiliki kekayaan dan kekuasaan, hal ini akan menentukan demokrasi atau politisi yang muncul ke permukaan. Jadi seseorang yang hendak menduduki jabatan politik tertentu, baik presiden maupun kepala daerah, mereka tidak bisa memanjat jenjang itu sendiri.