Revisi RTRW Konkep Dinilai Bukan Untuk Menutup Tambang

PENASULTRA.ID, KONAWE KEPULAUAN - Persoalan hadirnya tambang di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) masih saja menjadi perbincangan hangat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Terlebih, lahirnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang amar putusannya meminta agar Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konkep direvisi. Menyikapi hal tersebut, Kuasa Hukum PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Marlion, S.H., CMLC mengatakan, adanya putusan MA tidak serta merta kegiatan pertambangan di Wawonii ditutup. Sebab, dalam amar putusan MA tidak menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan harus dihentikan atau ditutup. Menurut dia, putusan MA tersebut, hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep untuk melakukan revisi terhadap RTRW. Marlion lalu menjelaskan bahwa Perda RTRW bukanlah instrumen atau landasan untuk menghentikan operasional pertambangan. Karena, Perda RTRW tersebut sudah sinkron dan harmonis dengan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tata Ruang Nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya persetujuan substansi dari Kementrian ATR/BPN. “Izin pertambangan hanya bisa dihentikan oleh Kementerian ESDM, sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020 pasal 119 bahwa izin pertambangan dapat dicabut oleh Menteri apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pemegang IUP melakukan tindak pidana, dan pemegang IUP dinyatakan pailit. Kondisi inilah yang menjadi alasan dasar penghentian operasional tambang. Unsur-unsur ini tidak terjadi di Wawonii,” beber Marlion, Senin 30 Januari 2023. Pria kelahiran Roko-Roko, Wawonii itu mengungkapkan, penghentian operasional tambang di Wawonii yang sedang berjalan justru akan berdampak sosial yang cukup besar. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tambang, akan kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran baru. Tidak sampai disitu saja, daerah juga akan terkena dampaknya jika tambang ditutup. Daerah kehilangan pendapatan, karena investasi yang sudah mulai berjalan tidak terjaga dan dipertahankan. Akibatnya, pembangunan berbagai sektor yang diharapkan tidak berjalan. "Bagi teman-teman atau kelompok tertentu yang mendesak penghentian tambang karena putusan MA, coba dibaca dan dipahami substansi dari putusan MA tersebut. Putusan MA itu, sama sekali tidak menyebutkan penghentian operasional tambang, tidak ada itu," tegas Marlion. "Sebagai masyarakat Wawonii, kami justru mengkhawatirkan dampak sosial yang timbul akibat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar itu, justru membuat kondisi di Wawonii tidak kondusif. Padahal, selama ini, semuanya berjalan dengan baik, kondusif dan harmonis," tambah dia lagi. Marlion menilai, kehadiran perusahaan tambang di Pulau Wawonii tidak menyalahi ketentuan peraturan pemerintah. Justru kehadiran perusahaan tambang di Pulau Kelapa itu akan memberikan multiplier effect, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di daerah lingkar tambang dan Wawonii secara umum. Menurut Marlion, secara hukum, kehadiran tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Pria yang sudah mendapatkan Sertifikasi Konsultan dan Pengacara Pertambangan itu juga mengungkapkan, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 104 tahun 2022 menyebutkan bahwa Pulau Wawonii, termasuk dalam wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan. Selain Keputusan Menteri ESDM tersebut, Marlion menyatakan bahwa ada juga Perda yang dengan tegas menyebutkan setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara boleh dilakukan kegiatan pertambangan. Bahkan, dalam UU Nomor 27 tahun 2007 juga termaktub, apabila kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif, berupa kerusakan dan pencemaran atau merugikan masyarakat, maka kegiatan pertambangan dapat dilakukan. “Jadi, dari sisi regulasi dan peraturan, kegiatan pertambangan di pulau Wawonii, dibolehkan. Masyarakat Wawonii secara umum sangat bersyukur atas kehadiran perusahaan tambang di sini. Ada manfaat berlipat yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran perusahaan tambang di pulau ini. Banyak tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan bergeliat,” beber Marlion. Pada kesempatan ini, putra asli Wawonii yang tinggal di daerah yang berdekatan dengan tambang dan terus memantau kegiatan pertambangan itu memberi apresiasi atas kontribusi perusahaan melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Program-program tersebut sudah berjalan, dengan sasaran utama masyarakat lingkar tambang juga masyarakat Wawonii secara umum. Di antaranya, perusahaan terlibat dalam program pembangunan tower BTS yang digunakan tidak saja oleh perusahaan dan karyawan, tetapi juga oleh masyarakat umum. Kemudian melakukan kegiatan perbaikan jalan di jalur Gunung Jati yang selalu rusak setiap musim hujan. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/1XgZKZleNvc

No Result