PENASULTRA.ID, DEMAK – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif (Caleg) baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis.
Hal tersebut diungkapkan Muzani saat menghadiri konsolidasi politik bersama pengurus DPC serta PAC se-Kabupaten Demak, Kamis 8 Juni 2023 di Demak, Jawa Tengah (Jateng) sebagaimana keterangan pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Menurut Muzani, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati. Karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya. Dan itu akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik.
“Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten kota, jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi. Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya. Dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg Gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari delapan bulan. Itu sebabnya, para caleg harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena Partai Gerindra didirikan dengan tujuan sebagai alat penyambung lidah rakyat.
“Urusan di Demak yang tidak pernah kelar itu banjir rob. Dari mana? Dari air laut. Begitu musim panas banjir rob. Begitu musim hujan banjir air hujan. Ini yang menjadi masalah di Demak. Karena itu sebagai tanggung jawab harus ada penanganan banjir. Dan itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid,” jelas Muzani.
Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan dengan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat.
“Jadi masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik. Begitu juga soal pupuk. Pupuk subsidi katanya ada, tapi barangnya nggak ada. Siapa yang bisa selesaikan ini? Itu namanya politik. Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp65 triliun. Negara cuma menyediakan Rp22-25 T. Sementara kebutuhannya Rp65-75 T. Tidak cukup. Karena nggak cukup maka tiap waktu pupuk ini menjadi masalah,” jelas Wakil Ketua MPR itu.
Discussion about this post