Merespon hal ini, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai kebijakan DMO yang diberlakukan kurang tepat. Menurutnya, masalah utama bukan pada suplai CPO, tapi karena harga CPO yang naik dan kenaikan ini dibentuk oleh mekanisme pasar.
Tauhid mengatakan, kebijakan DMO dan DPO ini berpotensi menekan harga TBS akibatnya, kesejahteraan petani akan menurun. Dengan kebijakan baru ini, berarti pemerintah menganggap perannya dicukupkan dengan penetapan HET (harga eceran tertinggi) dan ‘pemaksaan’ pada produsen sawit untuk menjual 20% sawit untuk produksi minyak dalam negeri.
Apakah ini menjadi solusi?
Kebijakan ini juga sangat menguntungkan para pemilik modal atau korporasi, karena dengan penurunan harga CPO dan penetapan DMO 20% tentu saja sangat menguntungkan perusahaan, karena perusahaan minyak goreng akan mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah dan 80% hasil produksinya bisa diekspor ke luar negri.
Tentu dalam sistem kapitalisme hanya berasaskan dan berorientasi pada materi dan keuntungan semata. Jika terdapat keuntungan dan kepentingan, maka cara apapun akan dilakukan. Tentu menjadi pertanyaan dimana keberpihakan pemerintah dalam menempuh sebuah kebijakan dalam konsep kapitalis ini.
Rakyat tidak menjadi prioritas dan pengusaha pemilik modal tetap untung, yang kaya semakin kaya dan yang miskin tak mendapat perhatian, kebijakan inipun bisa menimbulkan penyelewengan berupa penyelundupan ke luar negeri jika harga terlampau murah.
Memang benar kebijakan penguasa ini akan menyelamatkan konsumen minyak goreng, tetapi disisi lain mengorbankan petani kelapa sawit bahkan kebijakan ini sarat dengan kepentingan para kapital karena dengan penurunan harga CPO dan penetapan DMO 20% tentu saja akan sangat menguntungkan perusahaan. Karena perusahaan minyak goreng akan mendapat harga bahan baku murah dan 80% hasil produksinya bisa diekspor ke luar negeri namun lagi-lagi kapitalisme yang berasaskan dan hanya berorientasi pada materi dan keuntungan semata.
Jika ada keuntungan dan kepentingan, maka berbagai cara akan dilakukan. Berbeda dengan Islam dalam sistem pemerintahan Islam, secara praktis bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Islam. Ada beberapa langkah yang harus negara lakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Discussion about this post