Oleh: U. Aqila Safhira
Kementerian Perdagangan menetapkan batas harga bahan baku minyak goreng agar terjangkau oleh produsen. Kebijakan ini juga didukung oleh kewajiban pemasokan bahan baku ke dalam negeri dari eksportir bahan baku minyak goreng. liputan6.com (27/1/2022).
Kebijakan ini baru disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merespons harga minyak goreng yang terhitung tinggi. Sebelumnya, ia juga menetapkan minyak goreng satu harga Rp 14.000 di toko ritel modern pada pekan lalu.
Pada kebijakan pekan lalu, melalui Permendag nomor 01/2022 dan Permendag 03/2022, pemerintah menggelontorkan subsidi sebesar Rp 7,6 triliun dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna menstabilkan harga. Skemanya, selisih harga akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng sebagai pengganti selisih harga keekonomian.
Kementerian Perdagangan menetapkan batas harga bahan baku minyak goreng agar terjangkau oleh produsen. Kebijakan ini juga didukung oleh kewajiban pemasokan bahan baku ke dalam negeri dari eksportir bahan baku minyak goreng.
Setelah mengevaluasi kebijakan itu, Mendag Lutfi mengeluarkan kembali kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen bagi eksportir bahan baku minyak goreng. Serta, Domestic Price Obligation (DPO) untuk harga bahan baku minyak goreng di dalam negeri.
Dengan begitu, diharapkan terjadi kestabilan harga minyak goreng di sektor pasaran. Langkah ini pula disebut sebagai pengembalian kestabilan harga kepada mekanisme pasar. Dengan kebijakan ini harga minyak goreng dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu minyak goreng curah dipatok Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.
Merespon hal ini, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai kebijakan DMO yang diberlakukan kurang tepat. Menurutnya, masalah utama bukan pada suplai CPO, tapi karena harga CPO yang naik dan kenaikan ini dibentuk oleh mekanisme pasar.
Tauhid mengatakan, kebijakan DMO dan DPO ini berpotensi menekan harga TBS akibatnya, kesejahteraan petani akan menurun. Dengan kebijakan baru ini, berarti pemerintah menganggap perannya dicukupkan dengan penetapan HET (harga eceran tertinggi) dan ‘pemaksaan’ pada produsen sawit untuk menjual 20% sawit untuk produksi minyak dalam negeri.
Apakah ini menjadi solusi?
Kebijakan ini juga sangat menguntungkan para pemilik modal atau korporasi, karena dengan penurunan harga CPO dan penetapan DMO 20% tentu saja sangat menguntungkan perusahaan, karena perusahaan minyak goreng akan mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah dan 80% hasil produksinya bisa diekspor ke luar negri.
Tentu dalam sistem kapitalisme hanya berasaskan dan berorientasi pada materi dan keuntungan semata. Jika terdapat keuntungan dan kepentingan, maka cara apapun akan dilakukan. Tentu menjadi pertanyaan dimana keberpihakan pemerintah dalam menempuh sebuah kebijakan dalam konsep kapitalis ini.
Discussion about this post