Ia mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kebingungan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, fakta di lapangan menyatakan bahwa tidak semua masyarakat memiliki set top box (STB) TV digital maupun televisi yang sudah berteknologi TV digital.
“Prinsipnya adalah jangan ada masyarakat yang dirugikan dengan program TV digital ini. Win win solution bagi semua pihak harus dipikirkan pemerintah, agar masyarakat tidak tiba-tiba kehilangan akses informasi,” kata Pratama dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Kritik atas kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog terus mengalir. Salah satunya adalah lewat media sosial TikTok. Seperti diungkapkan satu warganet terkait kebijakan ini yang dinilai menyusahkan rakyat kecil.
“Kasian rakyat kecil dan makin menyusahkan rakyat,” kata akun @Wulandari879.20 di TikTok, dikutip Minggu (5/11/2022).
Menurutnya, peralatan untuk TV digital tidak bisa dibeli oleh banyak orang. Terlebih situasi ekonomi saat ini masih belum pulih sepenuhnya pascapandemi Covid-19.
“Karena tidak semua orang mampu membeli alatnya. Kembalikan sinyalnya kembali, biar kami bisa menonton kembali,” tulisnya.
Perubahan ke arah TV digital akan menyulitkan masyarakat karena ada komponen yang harus dibeli untuk dapat mengakses TV Digital. Perubahan ini akan mendorong produksi alat untuk mengakses TV Digital, yaitu Set Top Box (STB).
Dengan demikian perubahan ini nampak hanya menguntungkan korporasi. Perubahan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Nampak keberpihakan penguasa kepada korporasi dan bukan pada rakyat banyak.
Pembangunan yang lahir dari kerakusan industri korporasi telah memunculkan banyak bencana. Inilah wajah buruk pemerintahan yang dikuasai oligarki.
Kebijakan pemerintah pelarangan TV analog ini adalah kebijakan sepihak tanpa memikirkan kondisi rakyat. Keputusan pemerintah akan membebani rakyat dimana rakyat harus menyiapkan Set Top Box (STB) untuk perubahan ke TV digital.
Dilihat tingkat perekonomian masyarakat berbeda-beda sehingga menjadi masalah bagi rakyat kecil yang tidak mampu mengadakan hal tersebut. Bantuan yang akan di berikan pemerintah tidak akan mampu merangkul semua rakyat kecil untuk pengadaan STB ini.
Maka secara otomatis pemerintah nampak memaksa masyarakat untuk mengikuti kebijakan mereka. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan kondisi rakyat yang tidak semua mampu dengan kebijakannya. Kebijakan pemerintah lagi-lagi dalam faktanya menyulitkan rakyat dan semakin menggeruskan ekonomi rakyat.
Discussion about this post