PENASULTRA.ID, KONAWE UTARA – Guna mewujudkan komitmen mengemban misi pembangunan berkelanjutan, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara (Konut) menggelar konsultasi publik tingkat kabupaten pada 7 Desember 2022.
Konsultasi publik yang merupakan rangkaian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) ini adalah mandatori bagi seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi.
Kegiatan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana setiap dokumen RIPPM perlu disusun merujuk pada blueprint Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan hasil pemetaan sosial.
Business Support Senior Manager PT Antam Tbk UBPN Konut, Muhammad Rusdan dalam sambutannya mengatakan, usulan PPM yang disampaikan telah mengacu pada blueprint dan telah dilakukan kajian pemetaan sosial di wilayah Kecamatan Lasolo Kepulauan dan Molawe yang mana kedua wilayah tersebut merupakan ring 1 operasional perusahaan.
”Dengan adanya kajian ini, Antam akan berkomitmen kuat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan, dan RIPPM yang disusun ini menjadi acuan untuk pelaksanaan program PPM yang terencana, terukur, efektif, efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkelanjutan,” papar Rusdan dalam keterangan persnya, Minggu 11 Desember 2022.
Berdasarkan hasil sosial mapping yang sudah dilakukan dan penyusunan RIPPM, kata Rusdan, pihaknya menaruh perhatian khusus terhadap program peningkatan kualitas hidup manusia, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi serta berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur dasar di wilayah sekitar operasi.
Adapun output yang diharapkan dalam konsultasi publik ini, antara lain adanya saran dan masukan terhadap program yang akan diusulkan oleh Antam, serta adanya peluang sinergi dan kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah supaya tercipta program PPM yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera yang turut hadir dalam kesempatan itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Antam UBPN Konut karena telah menyelenggarakan rangkaian konsultasi publik ini.
Mantan Sekda Konut itu menyebut, konsultasi publik ini menjadi ruang diskusi yang sangat baik untuk bisa mensinergikan program PPM dengan tiga program pemerintah yang saat ini menjadi fokus masalah yakni, inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting.
”Dengan hadirnya Antam ini diharapkan bisa membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan ataupun meminimalisir dampak dari tiga masalah tersebut. Seluruh OPD diharapkan bisa membantu upaya Antam dan mensinergikan program kerja daerah dengan hasil program yang akan disepakati hari ini,” beber Abuhaera.
Berikut lima poin penting kesimpulan dari hasil pertemuan konsultasi publik ini:
1. Seluruh pihak bersepakat program prioritas yang diselesaikan fokus pada tiga permasalahan di antaranya terkait inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting.
Discussion about this post