PENASULTRA.ID, BOMBANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana akhirnya menyetujui proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada rapat paripurna yang digelar belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar mengatakan, pada dokumen APBD Perubahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp69 miliar lebih. Namun setelah melewati proses pembahasan antara Pansus DPRD bersama tim badan anggaran pemerintah daerah yang cukup alot, hasilnya menjadi Rp.63.958.969.501, atau berkurang sebesar 7,73 persen.
“Kita sangat memahami kondisi saat ini dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang tidak hanya krisis kesehatan secara global namun ekonomi daerah juga ikut terkena dampak,” tutur Iskandar.
Tidak hanya itu, belanja daerah tahun anggaran 2020 sebelum perubahan nominalnya mencapai satu miliar lebih. Angka tersebut mengalami defisit sebesar 0,57 persen atau setara dengan Rp.1.132.917.604.229.
Sementara belanja tidak langsung sebelum Perubahan sebesar Rp.485.538.688.739 disepakati sebesar Rp.497.580.685.976 atau bertambah sebesar 2,48 persen.
Kemudian, belanja langsung sebelum Perubahan sebesar Rp.641.015.472.575 berubah menjadi Rp.635.336.918.253 atau berkurang sebesar 0,89 persen.
DPRD Bombana dan Tim Anggaran Pemda Sepakati Rancangan KUA/PPAS
Sekretaris DPRD Bombana, Mahyuddin mengatakan, hasil pembahasan antara Pansus DPRD Bombana dan tim badan anggaran pemerintah daerah terkait rancangan KUA/PPAS Bombana tahun anggaran 2020 telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan hingga disepakati bersama.
Apabila terjadi pergeseran pada saat pembahasan RKA-OPD masing-masing bakal dilakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan sebagaimana mestinya.
“Maka dengan ini Pansus DPRD Perubahan APBD Kabupaten Bombana menerima Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Bombana dan pimpinan Dewan,” kata Mahyuddin.
Semua fraksi menerima penetapan Raperda tentang APBD perubahan ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) meski pendapatan dan belanja daerah mengalami defisit hingga miliaran rupiah.
Atas kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar berharap, nota kesepahaman yang disepakati bisa dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2020.(adv/*)
Penulis: Zulkarnain
Editor: Irwan
Discussion about this post