Cegah SPG, Pelayanan Disdukcapil Kendari Masih Dikeluhkan Masyarakat

PENASULTRA.ID, KENDARI – Belum lama ini, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meluncurkan program Jaga Kendari atau JARI. Program JARI ini hadir bertujuan tak lain untuk mencegah tindakan suap, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi atau biasa disingkat SPG di lingkup aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari.

Kabarnya, program yang dikemas dalam bentuk aplikasi pintar ini terintegrasi dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yakni, jaga.id. Fungsinya, sama. Mengawal layanan pemerintahan.

Namun, sejak diluncurkan pada awal Agustus 2020 dan mulai diberlakukan pada 31 Agustus 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kendari, program JARI ternyata masih dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya, bagi masyarakat yang hendak memerlukan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kendari harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengambil nomor antrian melalui website jari.kendarikota.go.id atau mengunduh aplikasi JARI di Play Store.

Jika salah memilih tujuan sesuai dengan kebutuhan pengurusan saat daftar antrian, masyarakat harus kembali mendaftar di hari berikutnya.

“Saya sudah dari Minggu lalu coba untuk mendaftar online. Tapi, selalu gagal. Pas berhasil dapat nomor antrian tadi saya diminta daftar lagi besok karena salah pilih layanan pengurusan KTP elektronik. Sialnya, kuota untuk pengurusan KTP elektronik dibatasi hanya 50 orang setiap hari,” beber Harun saat ditemui di depan kantor Disdukcapil Kendari, Rabu 7 Oktober 2020.

Selain dirasa ribet, banyaknya pengantri membuat masyarakat resah. Sebab, di masa pandemi Covid-19 saat ini, protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak terlihat disepelekan.

Ironisnya lagi, setelah mengantri sejak pagi, pelayanan di loket Disdukcapil Kendari masih membutuhkan beberapa waktu untuk sebuah pengurusan administrasi kependudukan.