PENASULTRA.ID, MOROWALI – Sengkarut persoalan keberadaan terminal khusus (Tersus) atau jetty milik PT Tiran Indonesia di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus memanas.
Teranyar, usai mengeluarkan rekomendasi penutupan aktivitas operasional jetty PT Tiran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali, Kuswandi menuding Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) mempunyai andil besar dalam memuluskan perizinan PT Tiran Indonesia.
Hal itu nampak jelas dilihat dari lahirnya titik kordinat izin operasional Tersus masuk di wilayah Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan.
Padahal, dalam izin PT Tiran Indonesia yang dikeluarkan pihak Kementerian Perhubungan jelas-jelas menyebutkan lokasi mereka berada di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Pemerintah Konawe Utara sengaja melakukan penyerobotan wilayah administrasi kabupaten lain dengan cara memberi rekomendasi penetapan lokasi atas permohonan PT Tiran,” kata Kuswandi, Kamis 12 Mei 2022.
Mengenai proses pemberian rekomendasi penetapan lokasi yang titik koordinatnya jatuh berada di wilayah Matarape, kata politisi NasDem Morowali itu, harus disikapi secara serius oleh semua pihak.
“Kita semua patut mempertanyakan kinerja tim survey lokasi yang dibentuk oleh Pemda Konawe Utara pada saat itu,” semprot Kuswandi lagi.
Dengan adanya fakta tersebut, menurut mantan aktivis LMND Palu itu, ada sesuatu yang tidak benar dan patut diduga ada upaya terstruktur untuk melakukan manipulasi data di lapangan sehingga terjadi mall administrasi sedemikian masif, mulai dari kabupaten sampai provinsi.
“Jadi, Pemda Konawe Utara harus ikut bertanggung jawab kerena dengan sengaja memberikan rekomendasi penetapan lokasi diluar wilayah koordinat yang bukan merupakan kewenangan mereka,” tegas Kuswandi.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Morowali, Ikhsan Arisandhy.
Kata dia, dari serangkaian proses yang dilakukan oleh PT Tiran menunjukkan sejak awal perusahaan milik mantan Menteri Jokowi itu telah mengetahui koordinat mereka berada di wilayah Morowali.
“Sangat mengherankan memang jika kemudian izin tetap terbit di koordinat tersebut. Ada yang mengganjal dan itu tentunya dimulai dari proses keluarnya rekomendasi dari Pemda Konut maupun Pemprov Sultra,” imbuh Ikhsan.
Atas peristiwa tersebut, alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) itu mempersilahkan Pemda dan DPRD Morowali mengambil langkah lanjut sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Yang pasti, kata Ikhsan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan upaya hukum lain. Sebab, penggunaan jetty PT Tiran selama ini juga disinyalir telah dipergunakan komersil untuk perusahaan tambang ilegal lainnya yang beroperasi di wilayah perbatasan Sulteng-Sultra. Modusnya, jual beli dokumen.
“Kami sebagai elemen masyarakat Morowali akan mengontrol dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan persoalan ini. Termasuk kemungkinan besar melakukan langkah hukum yang saat ini prosesnya dalam pendiskusian di internal,” tegas Ikhsan.
Sebelumnya, Humas PT Tiran Indonesia, La Pili yang dikonfirmasi tetap bersikukuh. Dia bilang, seluruh dokumen perusahaan milik Andi Amran Sulaiman itu sah dan lengkap. Termasuk, izin operasional jetty mereka.
“Sesuai dengan Keputusan Kemenhub RI, izin jetty dan pengoperasian Tersus PT Tiran itu ada di wilayah Lameruru, Kabupaten Konawe Utara. Yang kami ketahui, keputusan itu diambil melalui kajian dan proses yang sangat panjang dengan melibatkan semua pihak terkait,” ujar La Pili.
Terkait aktivitas jetty PT Tiran Indonesia di Desa Matarape, mantan anggota DPRD Sultra itu mengklaim hal tersebut telah selesai dibicarakan dengan Pemda Morowali sebelumnya.
“Bahwa ada sebagian aktivitas PT Tiran Indonesia yang berada dalam wilayah Morowali itu, sudah ada pembicaraan dengan Pemda Morowali dan pihak PT Tiran beberapa waktu lalu. Telah ada kesepakatan yang disetujui bersama dan itu juga sudah berjalan,” beber La Pili.
Sementara itu, hingga berita ini naik tayang, pihak Pemda Konut maupun Pemprov Sultra belum ada yang dapat dikonfirmasi.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post