Korupsi dalam Lingkaran Politik Dinasti

Oleh: Siti Komariah

Korupsi hingga saat ini masih menjadi problem yang membelit negeri ini, bahkan kasusnya terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, apalagi di dalam area kekuasaan.

Seperti baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Bupati Bogor diduga memberi suap kepada Auditor BPK agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam kasus ini, selain Bupati Bogor, KPK juga menetapkan 8 orang tersangka lainnya (kontan.co.id, 28/4/2022).

Kejari Muna Selamatkan Rp647,8 Juta Uang Korupsi Proyek Jembatan di Butur

20 Saksi Diperiksa Maraton Terkait Dugaan Korupsi Dana BOK di Puskesmas Lohia

Membabat Habis Korupsi, Mungkinkah Terealisasi?

Korporasi, Oligarki dan Korupsi

Penangkapan Ade Yasin tersebut menurut beberapa pengamat politik semakin menguatkan jika dinasti politik melahirkan politik oligarki dan rawan terhadap praktik-praktik korupsi. Sebab, kekuasaan dibangun berdasarkan lingkaran kekerabatan dan hubungan keluarga dengan penguasa untuk menghemat dana pencalonan. Hal ini akan berdampak pada model pemerintahan yang cenderung serakah.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko menilai, penangkapan Ade Yasin mengingatkan tentang korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik di Indonesia. Ia menilai, dinasti politik berkorelasi dengan biaya kontestasi politik sehingga mengarah pada tindakan koruptif (tirto.id, 28/4/2022).

Politik dinasti itu sendiri adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. (Bawaslu.go.id). Dengan kata lain, dinasti politik adalah model kekuasaan yang dijalankan secara turun temurun.

Seyogianya korupsi di dalam demokrasi tidak akan pernah mati, entah itu dari politik dinasti ataupun lainnya, korupsi akan terus tumbuh subur di negeri Pertiwi, walaupun pemerintah telah berupaya untuk mengatasinya, namun kecacatan sistem kapitalis demokrasi nyatanya tidak mampu memberantasnya. Praktik-praktik korupsi senantiasa terjadi, bahkan hampir setiap hari.