Restuardy juga menegaskan komitmen Ditjen Bina Bangda untuk memperkuat sinergi pusat-daerah. Pendampingan dan fasilitasi akan terus dilakukan agar pemerintah daerah lebih mudah mengakses data, mempercepat validasi, serta membangun SDM yang berkompeten dalam bidang keamanan pangan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung menilai perlunya koordinasi lebih erat terkait akses data Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang sudah beroperasi. Hal ini penting agar daerah dapat lebih proaktif mengawasi sekaligus mendampingi pelaku usaha.
Untuk mendukung percepatan penerbitan SLHS, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya melalui layanan manual di Dinas Kesehatan dengan syarat tetap sama, yaitu kepemilikan sertifikat penjamah pangan dan kursus keamanan pangan siap saji.
Selain itu, fasilitas pengajuan SLHS kini bisa diakses melalui OSS dengan PB UMKU maupun lewat sistem Hayu Gampil untuk fasilitas milik pemerintah.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post