PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Wakatobi ternyata tak menjadi solusi bagi pemerintah daerah (pemda).
Pasalnya, dibalik penundaan tersebut, justru menyimpan masalah hukum yang bakal berdampak pada legalitas tahapan Pilkades, terutama terhadap keabsahan 45 calon kades (cakades) terpilih nantinya.
Apalagi, faktanya Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang pedoman pilkades belum juga diajukan Pemkab Wakatobi ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk difasilitasi sebelum diberlakukan menjadi petunjuk teknis (juknis) Pilkades.
Padahal dalam Pasal 88 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dimana dalam rangka pembinaan setiap produk hukum daerah harus dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan. Tujuannya agar tidak dibatalkan dikemudian hari.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kepastian lanjutan tahapan Pilkades pasca ditunda Maret 2021 lalu yang digelar DPRD Wakatobi bersama pemda di ruang rapat DPRD, Senin 5 April 2021.
Anggota DPRD Wakatobi Fraksi Nasdem, Jamaludin berharap, Pilkades jangan dilanjutkan sebelum Raperbup pedoman pilakdes difasilitasi ke pemprov. Sebab dikhawatirkan pelaksanaan Pilkades tanpa legalitas yang sah dapat mengakibatkan saling gugat dikemudian hari.
Anggota DPRD lainnya, Arman Alini menegaskan, tidak menjadi persoalan jika Pilkades dilaksanakan meskipun perbupnya belum difasilitasi. Apalagi waktu pelaksanaannya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemda.
“Kalaupun ada masalah dikemudian hari itu tanggung jawab pemda,” jawab Arman Alini.
Sementara itu, Kasubag Hukum Setda Kabupaten Wakatobi, Haslan mengakui Perbup tersebut belum diajukan ke Pemprov Sultra untuk difasilitasi gubernur, karena tidak mempunyai anggaran.
“Perbup tersebut belum difasilitasi ke Pemprov karena tidak ada anggaran,” terang Haslan
Meski demikian, Pemkab Wakatobi melalui desk Pilkades ngotot tahapan Pilkades tetap dilaksanakan kelanjutannya. Tahapan pilkades dilanjutkan 9 April sampai 1 Juni 2021 mendatang. Tahapan Penetapan cakades akan digelar 9 April 2021 dan dilanjutkan penetapan DPT 22 April 2021. Sedangkan pemungutan suara akan dilangsungkan 1 Juni 2021.
Menurut Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wakatobi, Nursidiq memgatakan, pelaksanaan kelanjutan Pilkades diputuskan melalui rapat bersama forkopimda dan sudah melewati berbagai pertimbangan terutama keamanan.
“Keputusan ini sudah matang kami pertimbangkan karena melibatkan forkopimda. Kami yakin tidak ada masalah, kita semua berharap semua berjalan lancar,” ujarnya.
Nursidiq enggan berkomentar soal Perbup pedoman Pilkades yang tidak diajukan ke Pemprov untuk difasilitasi sebagai syarat mekanisme pembentukan perbup. Ia juga tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait bilamana ada gugatan dari calon kades yang kalah pasca Pilkades, karena menganggap perbup tersebut cacat prosedural.
Atas polemik legalitas perbup Pilkades itu, Dewan merekomendasikan tahapan Pilkades tetap dilanjutkan sesuai reschedule sambil melakukan konsultasi dan fasilitasi perbup.
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Yeni Marinda
Discussion about this post