PENASULTRA.ID, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baru-baru ini menyelenggarakan webinar Desa Bebas Stunting (De’Best) guna meningkatkan praktik baik dan pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di tingkat desa atau kelurahan.
Kepala BKKBN Dr Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan De’Best 1000 HPK dan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil mengakselerasi penurunan stunting.
“Perlu kita sampaikan bahwa telah ada peraturan presiden untuk percepatan penurunan stunting maka berapa jumlah desa yang bebas stunting itu menjadi indikator pencapaian penurunan stunting. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini betul-betul menjadi suatu proses yang harus diukur sebelum kita mendapatkan output atau bahkan outcome dalam bentuk penurunan stunting dan kemudian kualitas SDM yang tercipta unggul dan berkualitas,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin 17 April 2023.
Dalam arahannya pada webinar tersebut, Hasto menyampaikan empat strategi yang dapat dilakukan oleh kepala desa/kelurahan terkait dengan sumber anggaran dalam percepatan penurunan stunting.
Strategi tersebut diantaranya harus teliti dalam memastikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), serta Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tepat sasaran, dan optimalisasi Dana Desa atau APBD kabupaten/kota untuk kelurahan.
“Jadi menurut saya empat jurus ini mohon menjadi catatan serius. Kalau yang mengerjakan kepala desa mudah karena wilayahnya tidak luas, penduduknya tidak terlalu banyak sekali ya. Kalau semua kepala desa melakukan seperti ini maka saya yakin sukses menurunkan stunting,” ujar Hasto.
Sementara itu, Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program desa/kelurahan bebas stunting.
“Dharma Pertiwi sebagai organisasi istri anggota TNI penerus cita-cita Ibu Kartini yang peduli akan perkembangan generasi yang akan datang, siap mendukung dan membantu mencetuskan program desa kelurahan bebas stunting di 1000 hari pertama kehidupan baik fisik maupun mental,” ungkap Veronica.
Empat kepala desa dan lurah menyampaikan inovasi serta kebijakan di masing-masing desa/kelurahan sebagai best practice dalam penanganan stunting. Diantaranya adalah, Desa Sungai Tabuk, Rantau Puri, Talumelito, dan Kelurahan Pondok Labu.
Lurah Pondok Labu Nachnoer Bernier Atom mengatakan, dalam penanganan stunting, Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan menggalakan program Umma Berakzi Penting dan membentuk Kelompok Peduli Gizi (KPG) dan Kompas (Kelompok Peduli Atasi Stunting) untuk mempercepat penanganan stunting agar balita segera diberikan kebutuhan yang sesuai dan mengejar tubuh kembang serta status gizi normal pada balita.
Selain itu, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui program Bapak Asuh Anak Stunting Go Tuntas Jakarta Selatan dan Gerakan 3P (Pencegahan, Penjaringan, dan Pemulihan). Dalam hal ini mereka bekerja sama dengan RS Mayapada dan Klinik Anakku IIDI.
Kepala Desa Rantau Puri Muhamad Havis tak mau kalah. Ia mengatakan inovasi Desa Rantau Puri berfokus pada pencegahan anemia ibu hamil dengan memberikan kartu PANTARMIL (Pantau Tablet Darah Ibu Hamil) dengan memantau dan memastikan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah.
Selain itu, penyelenggaran Bina Keluarga Balita (BKB) secara holistik dan terintegrasi dengan Posyandu rutin serta optimalisasi pemberian PMT kepada setiap sasaran. Havis juga mengungkapkan, saat ini Desa Rantau Puri berhasil menurunkan prevalensi stunting 5% selama 6 bulan sejak Agustus tahun 2022.
Selanjutnya Kepala Desa Sungai Tabuk, Provinsi Kalimantan Tengah, Misranudin mengatakan inovasi yang dicanangkan untuk Percepatan Penurunan Stunting diantaranya adalah Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) dan Pondok Sayang Ibu yang bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi ibu hamil yang sedang menunggu waktu persalinan dan memastikan ibu hamil yang akan melahirkan melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan.
Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mitra kerja untuk pengadaan bibit ayam dan pakan ternak dalam upaya ketahanan pangan.
Terakhir, Kepala Desa Talumelito Provinsi Gorontalo Wilson Harun Yanti menekankan peningkatan kunjungan anak ke posyandu yang dilakukan dengan mengadakan hadiah pada balita yang aktif posyandu. Lalu, menyediakan taman bermain dan tamban baca serta menyediakan alat permainan anak. Berikutnya tak kalah adalah menerapkan kebijakan status imunisasi lengkap sebagai syarat pendaftaran sekolah PAUD.
Hal ini dinilai efektif karena mampu membuat kunjungan anak balita terhadap posyandu di Desa Talumelito mencapai 80%. Selain itu Pemerintah Gorontalo juga dalam pelaksanaan tugasnya mengimplementasikan Gerakan 4SI (Kolaborasi, Inovasi, Regulasi, dah Evaluasi).
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post