PENASULTRA.ID, JAKARTA – Puluhan ribu buruh bakal menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2023.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan buruh dari berbagai organisasi akan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada May Day 2023 tersebut. Aksi bakal dipusatkan di kantor-kantor pemerintah daerah. Sementara di Jakarta akan dipusatkan di sekitar Istana Negara, di Jakarta.
Buruh menuntut pemerintah dan DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
“Secara substansi Undang-Undang Cipta kerja masih sama dengan omnibus law Cipta Kerja yang kita tolak, oleh gerakan buruh, rakyat, dan mahasiswa,” ujar Sunarno, Selasa 25 April 2023.
Sunarno mengungkapkan, buruh akan menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023. Aturan ini dinilai merugikan buruh karena membolehkan industri padat karya berorientasi ekspor melakukan pemotongan upah hingga 25 persen.
Menurutnya, total ada sekitar 5 ribu buruh dari KASBI yang akan tergabung dalam aksi ini.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilhamsyah mengatakan akan ada 50 ribu buruh dari berbagai organisasi yang akan turun dalam aksi ini, antara lain organisasi buruh, nelayan, dan petani yang tergabung di Partai Buruh.
Selain tuntutan yang disampaikan KASBI, kata Ilhamsyah, peserta aksi akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.
Hal tersebut dilakukan karena buruh akan menggugat sejumlah Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yakni Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan ambang batas pencalonan presiden, dan ambang batas parlemen.
“Kita melihat Presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) adalah satu bentuk upaya untuk mempertahankan oligarki dan menjadi sumber biaya politik tinggi di negeri ini,” jelas Ilhamsyah.
Ilhamsyah mengatakan, buruh akan menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dapat mengancam demokrasi.
Partai Buruh menghitung diperkirakan butuh 6 juta suara untuk lolos ke parlemen, sehingga partai yang mendapat di bawah angka tersebut tidak akan dapat duduk di parlemen.
Discussion about this post