Tito menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki aspek kepemimpinan (leadership) yang kuat. Di era saat ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemimpin birokrasi, tetapi juga harus bisa berpikir sebagai entrepreneur.
Mendagri berharap kepala daerah mampu membaca dan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Mendagri menggandeng Kadin dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk turut hadir dalam Rakornas PHD 2025 guna memberikan perspektif baru bagi pemerintah daerah dalam mengenali serta mengelola potensi daerah secara optimal.
Tito juga memaparkan lima strategi peningkatan PAD, yaitu: Pertama, memberikan ruang kemudahan usaha dan investasi swasta (menghidupkan sektor swasta). Kedua, mempermudah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Ketiga, memberdayakan dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Keempat, memastikan situasi politik dan keamanan yang terjamin. Kelima, mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Adapun beberapa agenda penting dalam Rakornas PHD 2025 antara lain: Penandatanganan berita acara komitmen kepatuhan pemerintah daerah oleh para gubernur/wakil gubernur, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kadin Sultra dan terakhir penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada para penerima.
Sebagai informasi, Rakornas PHD 2025 yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara ini merupakan penyelenggaraan Rakornas PHD ke-4. Total peserta yang hadir dalam kegiatan ini mencapai 4.125 orang dari berbagai daerah di Indonesia.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post