PENASULTRA.ID, MEDAN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari meminta Presiden Joko Widodo agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tidak digunakan untuk memenjarakan ...
Oleh: Wina Armada Sukardi Kalau saja Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan telah berlaku, tak pelak lagi pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, kemungkinan ...
Oleh: Makali Kumar, SH Peran pers di Indonesia, sangat strategis dalam kemajuan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan pers telah diberikan pemerintah melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, harus terus ...
Oleh: Atal S Depari Tahun 2022 ditutup dengan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi komunitas pers dan masyarakat sipil di Indonesia. DPR akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Upaya ...
PENASULTRA.ID, JAKARTA - Pakar Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wina Armada Sukardi mengisahkan, 200 tahun di Amerika ada Sedittion Act atau UU tentang Penghasutan. UU ini membawa korban dua ...
Oleh: Hendry Ch Bangun Matilah kau Undang-Undang Pers. Begitulah kira-kira ucapan Anak Medan, kalau ditanya apa akibat tidak langsung dengan disahkannya UU KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, Selasa (6/12). ...
Telkomsel area Pamasuka Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Pamasuka) memastikan kesiapan infrastruktur jaringan untuk mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak...
Read moreDetails
penasultra.id
PT Pena Sultra Grup
(Penerbit/Pengelola Penasultra.id)
NPWP: 93.591.690.8-811.000
Kontak »
