PENASULTRA.ID, KENDARI – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menggelar konsolidasi nasional evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara virtual, Rabu 20 Oktober 2021.
Konsolidasi nasional tersebut menghadirkan berbagai kalangan. Hadir tiga pimpinan OKP, Rafani Tuahuns Ketua Umum PB PII, Jefri Gultom Ketua Umum PP GMKI, dan Affandi Ismail Ketua Umum PB HMI.
Hadir juga Darmaningtyas selaku tokoh senior pengamat pendidikan, Satriawan Salim Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Indra Charismiadji selaku praktisi pendidikan dan Nasrullah Larada selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII).
Ketua Umum PB PII Rafani Tuahuns, menegaskan prinsip keadilan untuk semua telah menjadi landasan fundamental negara seperti yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat tegas Pancasila sebagai asas fundamental dan norma fundamental negara. Bahwa keadilan untuk semua, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif,” ungkap Rafani.
Evaluasi dua tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut dia, sangat memprihatinkan khususnya realitas bidang pendidikan. Ia melihat ada ketimpangan pendidikan desa dan kota, akses pendidikan di daerah-daerah yang jauh tertinggal dengan kota-kota besar.
“Kebijakan menteri Nadiem Makarim tidak solutif, ketimpangan sudah terjadi, badai pandemi menyerang negeri. Harusnya kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim pro rakyat kecil. Justru kebijakannya memperlebar jurang ketimpangan, setahun terakhir kebijakan PJJ yang tidak ditunjang infrastruktur digital serta tidak adanya grand desain pendidikan di tengah pandemi. Menjadikan pelajar di daerah-daerah tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama, ini diskriminatif,” kata putra asal Sulawesi Tengah itu.
Kebijakan harus berkeadilan. Jika kebijakan itu diskriminatif maka, tambah Rafani, pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan Pancasila.
“Amanat konstitusi tegas, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, demikian termaktub dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendidikan yang merata adalah hak seluruh anak bangsa, dan kewajiban negara memenuhinya,” ucapnya.
View this post on Instagram
Page 1 of 2
Discussion about this post