PENASULTRA.ID, MUNA BARAT – Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Gencarkan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat untuk mendorong pemahaman dan penggunaan produk keuangan yang aman dan terpercaya.
Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar edukasi keuangan dengan melibatkan perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) perbankan dari BPD dan BPR di Desa Tanjung Pinang Kabupaten Muna Barat (Mubar).
Sebagian besar masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut berprofesi sebagai nelayan.
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra, Shintia Wijayanti Putri Purnamasari mengatakan, tujuan pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat Buteng adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Agar dapat mendekatkan masyarakat dengan produk jasa keuangan dari IJK yang diawasi oleh OJK serta mampu memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan,” kata Shintia.
Menurutnya, potensi kelautan desa Tanjung Pinang Mubar cukup potensial. Rata-rata masyarakat di desa tersebut memanfaatkan hasil budi daya laut seperti ikan teri, kepiting, dan rumput laut sebagai sumber penghasilan yang bersifat musiman. Sehingga masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam akses layanan keuangan, khususnya pembiayaan.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Pinang, Mirwanto kepada OJK dan IJK.
“Lokasi kami cukup jauh dari layanan perbankan, apalagi syarat yang diberikan terkadang tidak dapat kami penuhi, sehingga pinjaman ke rentenir menjadi pilihan yang masih sulit dihindari. Harapannya ada pendekatan lain kepada masyarakat di wilayah pesisir seperti kami ini untuk mempermudah dalam akses layanan keuangan yang legal,” beber Mirwanto.
Masyarakat cukup baik memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memberikan informasi, pertanyaan serta pengaduan terkait dengan layanan Industri Jasa Keuangan.
Beragam informasi diberikan oleh masyarakat diantaranya, terkait dengan layanan laku pandai yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena rata rata kantor IJK hanya berada pada ibu kota kabupaten.
Pada kesempatan tersebut, Shintia juga menjelaskan terdapat kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan antara pemerintah daerah (pemda) dengan IJK melalui Program Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lewat Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PKMR) dengan skema pembiayaan murah dan cepat.
Sehingga harapannya masyarakat dapat mengurangi atau membebaskan diri dari ketergantungan terhadap rentenir atau praktek keuangan illegal lainnya.
Ia berharap, materi yang didapatkan oleh peserta edukasi di Desa Tanjung Pinang dapat menyebarluaskan informasi kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat lain di sekitarnya.
“Agar seluruh masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta terhindar dari kerugian atas aktivitas keuangan illegal,” Shintia memungkas.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post