PENASULTRAID, JATINANGOR – Hari keempat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu 29 Oktober 2025, diisi dengan pembahasan berbagai program strategis nasional, mulai dari kebijakan lumbung pangan, jaminan sosial BPJS, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio yang hadir membawa visi misi pembangunan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa seluruh agenda nasional tersebut akan diselaraskan dengan visi-misi pembangunan Sultra Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berkelanjutan.
Dalam sesi pembahasan pertama, narasumber dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Sekretariat Negara memaparkan arah kebijakan Lumbung Pangan Nasional serta program pembangunan Inpres dan Banpres tahun anggaran 2026.
Sekda Asrun Lio menilai, kebijakan tersebut relevan dengan program prioritas Gubernur ASR yang menekankan kemandirian pangan berbasis potensi lokal di Sultra atau yang disebut dengan ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Dilanjutkan dengan paparan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembahasan menyoroti efektivitas alokasi iuran jaminan sosial di daerah. Sekda Sultra menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan layanan jaminan sosial di Sultra.
Pada sesi siang, materi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian penting. Pemprov Sultra menilai kedua program ini strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
Sementara pada malam hari, pembahasan mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Skema KPBU, dan Kerja Sama Daerah membuka peluang sinergi investasi baru.
Discussion about this post