Pada Juni 2024 ini akan diadakan pengukuran serentak EPPGMB dengan harapan nilai dancapaian peserta dalam hal ini Ibu hamil dan baduta dan cakupan pelaporan mencapai 100 persen.
“Agar perhitungan angka prevalensi stunting dapat lebih valid dan akurat. Jika tidak terlaksana dimungkinkan pengukuran angka stunting kembali menggunakan survey SKI, dimana seperti yang diketahui dari hasil survei SKI di 2023, Sultra menunjukkan kenaikan angka prevalensi stunting,” beber Adi.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buteng ini turut menghadirkan empat pemateri, yakni dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buteng.
Diskusi serta saran diajukan oleh peserta yang didominasi dari para camat menyatakan bahwa penurunan angka stunting sudah menjadi tanggung jawab sebagai abdi negara, hanya masih perlu adanya penambahan anggaran stunting yang dialokasikan ke kecamatan atau desa.
Saran yang disampaikan salah satu peserta agar dalam penanganan stunting dilakukan seperti penanganan Covid-19, dimana semua pihak yang terlibat benar-benar bekerja sehingga Covid-19 dapat ditanggulangi, apalagi stunting ini berpotensi menggangu kemajuan daerah.
Pertemuan ini juga menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk saling bertukar informasi dan pengalaman antar stakeholder terkait serta merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menangani masalah stunting di Buteng.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post