Menurutnya, Perppu ini tidak memenuhi aspek legalitas dan bisa mencoreng konstitusi. Apalagi, kata Hinca, alasan kegentingan memaksa yang kerap digembar-gemborkan pemerintah tidak rasional.
“Kita bertanya, Perppu ini hadir untuk kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa?,” kata Hinca seperti dikutip dalam website DPR pada Selasa 21 Maret 2023.
Anggota Fraksi PKS Bukhori juga menyampaikan pendapat yang sama dengan Hinca. Ia kemudian meninggalkan Rapat Paripurna (walk out) sebagai simbol penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu Cipta Kerja merupakan salah satu satu langkah mitigasi dari krisis global.
Menurutnya, berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif, dari semua Fraksi di DPR RI akan menjadi masukan dan catatan penting bagi pemerintah.
“Pemerintah bersama para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Semoga Perppu Cipta Kerja ini yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang bermanfaat besar untuk memitigasi dampak dinamika perekonomian,” ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Selasa 21 Maret 2023.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post